Politik

APBD Purwakarta Tahun 2016 Rawan Disalahgunakan Kepentingan Politik

Cidahu.com — Mendekati gelarana Pilkada Pilkada serentak yang rencananya digelar pada tahun 2017, APBD Purwakarta 2016 dan 2017 dianggap sebagai APBD Politik. Untuk itu, setiap Parpol harus mewaspadai hal tersebut, pasalnya. APBD ditahun tersebut rawan disalahgunakan untuk kepentingan politik pemangku kebijakan.

Hal itu terungkap dalam Diskusi APBD 2016 yang dihadiri beberapa tokoh parpol, diantaranya Acep Maman dari PDIP, Awod Abdul Ghadir dari PAN dan Mantan Ketua DPRD Purwakarta, Ucok Ujang Wardi dari Partai Golkar bersama sejumlah awak media yang digelar di Sekretariat DPC PDIP Purwakarta, Jalan Ahmad Yani, Senin (12/10/2015).

“Semua parpol harus mewaspadai penyimpangan APBD ditahun-tahun menjelang Pilkada, yang bisa saja dilakukan untuk modal politik pihak tertentu guna mencapai tujuan politiknya,” kata Ketua DPC PDIP Purwakarta, Acep Maman.

Menurutnya, terdapat berbagai modus politik yang biasa dilakukan para pemangku kebijakan dengan menggunakan APBD demi tujuan politik tertentu.

“Karena itu, dalam pembahasan RAPBD-nya kita sudah mengintruksikan kepada Fraksi PDIP di DPRD, untuk tidak saja lebih teliti menyikapi permasalahan yang berkaitan dengan pendapatan daerah, tapi juga lebih fokus menyikapi masalah belanja daerah, setiap item anggaran belanja daerah, harus disikapi lebih teliti, bila perlu walk out,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Mantan Ketua DPRD Purwakarta 2009-2014, Ucok Ujang Wardi, menambahkan, secara teknis, anggaran tersebut biasanya dialirkan kepala daerah ke kantong-kantong masyarakat untuk menarik simpati pemilih. “Diberikan ke kelompok-kelompok masyarakat. Bahkan ada yang sengaja dibuatkan dulu koperasinya agar nanti bisa menerima bantuan,” ucapnya.

Ucok menilai penyalahgunaan dana negara untuk kepentingan politik pun dilakukan melalui program kesehatan dan pendidikan yang cenderung dibuat-buat dan mendadak. Sehingga, program tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan. “Ya pasti, program ini dibuat untuk mempengaruhi para pemilih untuk mengikuti tujuan politik yang bersangkutan,” bebernya.

Sementara itu, Politisi PAN, Awod Abdul Ghadir terkait hal diatas menimpali, pihaknya meminta Pemerintah Provinsi Jabar agar lebih selektif dalam menyetujui bantuan keuangan yang diusulkan pemerintah kabupaten dan kota.

Saat ini, kata Awod, tengah dibahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD 2016. “Makanya saya minta agar lebih hati-hati dalam menerima usulan bantuan daerah. Karena rawan digunakan untuk kepentingan politik,” ujarnya.

Pengawasan dan penyeleksian ketat terhadap program bantuan yang diusulkan daerah dalam evaluasi nantinya sangat penting untuk menyelamatkan APBD Jabar. “Apalagi tahun 2017 kan ada Pilkada serentak lagi,” pungkasnya. (wiw)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top