Purwakarta

Harga Beras Tidak Berbanding dengan Peningkatan Kesejahteraan Petani

Harga Beras Tidak Berbanding dengan Peningkatan Kesejahteraan Petani

Cidahu.com — Hangatnya pemberitaan mengenai kenaikan harga beras yang melambung belakangan ini, belum dapat memberikan dampak langsung dan mendasar bagi sebagian rakyat yang mengandalkan penghidupannya dibidang pertanian.

“Sebenarnya jika kita mau jujur petani adalah objek dan subjek yang tidak pernah menggantungkan nasibnya dengan pupuk dan benih mengapa demikian, jelas jawabannya adalah karena yang mereka menghasilkan bahan pokok,” kata Wakil Ketua DPRD Purwakarta, Warseno, kepada Cidahu News, Jumat (2/10/2015).

Menurutnya kebijakan dari setiap pemerintahan yang berkuasa, memberikan warna namun tidak ada ruginya menyontek atau meniru kebijakan yang baik secara fundamental, mungkin sebagai bangsa kita harus lebih mempelajari dari sejarah yang telah dilaluinya, khususnya bagi para pengambil kebijakan.

“Hal ini dapat saya ketahui dari beberapa pengalaman saya yang turun langsung mengamati keadaan di lapangan, petani itu tidak perlu mendapatkan subsidi benih dan pupuk karena seberapapun mahalnya pupuk dan benih pasti akan dibeli oleh para petani karena jika tidak dibeli oleh petani maka mereka pun akan kehilangan mata pencahariannya,” tuturnya.

Namun demikian, lanjut Politisi PDIP Purwakarta itu, penegasan atas pelaksanaan konstitusi sesuai UUD 45 Pasal 33 mengamanatkan campur tangan pemerintah, maka seharusnya pemerintah melakukan subsidi pada saat pasca produksi/ masa panen dengan memproteksi harga jual gabah.

“Karena yang terjadi di lapangan ketika panen harga gabah kering panen (GKP) yang seharusnya Rp 4.200 pada tingkat petani menjadi dibawah Rp 3.000,” ungkapnya.

Kemudian tambah Warseno, selisih harga inilah yang sepatutnya disubsidi pemerintah dalam menjalankan amanat konstitusi yang antara lain yaitu memproteksi petani, serta menjaga subsidi pada harga jual berasnya, dimana Bulog tetap membeli beras dari petani dengan harga pasar yang telah ditentukan bersama dan pemerintah mengarahkan petani memiliki mini rice milling (pengolahan pabrik gabah sederhana) hingga sekaligus memberikan proteksi atas perlindungan lahan pertanian pangan.

“Sesuai dengan UU 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pengan berkelanjutan dan melaksanakan sanksi atas pelanggaran yang terjadi atas para pejabat yang melakukan perubahan izin pengalihfungsian lahan pertanian pangan tanpa pandang bulu,” pungkasnya. (wiw)

Comments
To Top