Headline

Disinyalir Ada Potensi Penyelewengan Dana PNPM oleh UPK

Dana PNPM

Cidahu.com – Komisi I DPRD Purwakarta menyebut ada potensi penyelewengan dana Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM di Purwakarta.

Hal ini dipicu minimnya pengawasan dana UPK yang totalnya mencapai Rp 47 miliar tersebut. Terlebih setelah program warisan era Presiden SBY tersebut dihentikan pada akhir Desember 2014.

“Minim sekali pengawasannya,” kata Ketua Komisi I DPRD Purwakarta, Fitri Maryani usai hearing dengan pengelola UPK se-Purwakarta, Selasa, (4/4/2017).

Bahkan, kata Fitri, selama dua tahun terakhir pengelolaan dana UPK nyaris tanpa pengawasan. Apalagi, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai leading sector di daerahnya tidak jelas. Baru pada 2017 ada SKPD yang lebih fokus mengawal program ini, yakni DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa).

Hal ini pula, lanjut Fitri, penyebab munculnya dualisme legalitas di kalangan UPK. Sebagian tetap mengacu ke Perbup 70/2015, sebagian lagi ke PBH, Perkumpulan Berbadan Hukum.

“Dan UPK yang memilih menjadi PBH ini yang akhirnya jadi polemik. Sebab selain terindikasi praktek privatisasi aset, juga diperparah munculnya klausul dana purnabakti bagi para pengelolanya,” tutur Fitri.

Tidak berlebihan, kata dia, jika pada akhirnya muncul anggapan dari masyarakat bahwa dana UPK ini jadi bancakan sekelompok orang. Apalagi, ada UPK yang sudah mencairkan dana purnabakti tersebut padahal seluruh pengelolanya masih aktif.

“Hasil hearing tadi, akan kita bahas lagi di tingkat internal untuk jadi bahan diskusi dengan pihak terkait. Termasuk, bisa jadi nanti dengan penegak hukum untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran dalam kasus tersebut,” beber Fitri. (red)⁠⁠⁠⁠

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top