Pilkada

DKPP Tolak Pencalonan Bapaslon Rustandi – Dikdik Yang Tidak Relevan

CIDAHU. COM – Mengenai aduan Bapaslon Pilkada Purwakarta, Rustandi-Dikdik. DKPP menganggap tuntutan bapaslon tersebut tidak relevan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melalui putusan No.71/DKPP-PKE-VII/2018 menegaskan penolakan tuntutan pemohon untuk ditetapkan menjadi salah satu paslon dalam perhelatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta itu.

Meski DKPP tak menyebut bahwa KPU dan Panwaslu melanggar prosedur pendaftaran dan penanganan sengketa pemilihan, namun DKPP menilai ada ranah etik yang terlanggar oleh kedua penyelenggara Pilkada Purwakarta tersebut.

Menanggapi hal diatas, Ketua Panwaslu Kabupaten Purwakarta Oyang Este Binos mengatakan, apa pun yang menjadi putusan DKPP, pihaknya siap mengimani dan menjalankan. “Atas hal ini, KPU dan Panwaslu mendapat sanksi peringatan,” ujar Binos. Kamis (7/6/2018).

Terpisah, Ketua KPU Purwakarta, Ramlan Maulana mengungkapkan, delik dilaporkannya KPU ke DKPP adalah karena menolak pendaftaran. Tentang hal itu pihaknya sudah menjawab dalam persidangan; bahwa selain menurut UU dan PKPU keputusan penolakan pendaftaran paslon tersebut adalah hasil konsultasi ke KPU Provinsi dan KPU Pusat.

 

“Kami diperintahkan regulasi dan pimpinan kami untuk tidak menerima berkas pencalonan bapaslon tersebut. Bahkan, ketika sidang mediasi di Panwas pun kita terus konsultasi dengan provinsi, tetap tidak ada satu arahan pun untuk merubah putusan kami tentang penolakan pendaftaran tersebut,” kata Ramlan.

Menurutnya, ada Empat jenis putusan yang dikeluarkan DKPP yang berkaitan dengan penyelenggara Pemilu, pertama; rehabiltasi, kedua; peringatan, ketiga; pemberhentian sementara dan keempat; pemberhentian tetap.

“Rehabilitasi berarti nama baik penyelenggara dipulihkan. Peringatan artinya kode etik ringan dan pemberhentian artinya kode etik berat. Apapun putusan DKPP, kita menghormati, bahwa putusan tersebut bersifat terakhir dan mengikat,” ujar Ramlan.

Dia katakan berikutnya, sebagai warga negara ia harus menjunjung tinggi akan putusan itu. Karena sejak awal pihaknya tidak memiliki itikad tidak baik terhadap siapapun. “Kami semata-mata hanya menjalankan tugas dan patuh terhadap aturan hukum dan pimpinan,” ucapnya.

Namun demikian, lanjut Ramlan, putusan DKPP memiliki makna edukasi bagi penyelenggara sehingga dapat diambil hikmahnya sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kedepan.

Perlu diingatkan, hasil sidang di DKPP tidak mempengaruhi proses tahapan Pilkada karena ini terkait kode etik. Tahapan Pilkada Purwakarta terus berlanjut.

“Kita sebagai penyelenggara hanya melaksanakan regulasi dan aturan yang sudah diguratkan dalam UU dan PKPU, termasuk dalam masalan pencalonan. Selanjutnya, kami akan terus berupaya mewujudkan tahapan Pilkada Purwakarta. Sekarang berada pada tahapan logistik dan Bimtek PPK, PPS dan KPPS. Kita akan berupaya mewujudkan Pilkada sukses tanpa ekses,” Jelasnya Ramlan. (Red) 

Most Popular

To Top