Purwakarta

Tim Pengawas Distribusi Gas Melon di Purwakarta Tidak Berfungsi

Cidahu.com — Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup LPG tabung 3 kilogram yang dibentuk Pemkab Purwakarta tidak berfungsi. Kritikan ini menyusul minimnya penanganan dan penindakan dugaan kasus penyelewengan terhadap gas bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyakarat menengah kebawah itu.

Persoalan tersebut diataranya pendistribusian yang tidak merata dan tidak tepat sasaran, serta harga gas melon yang jauh dari ketentuan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah daerah setempat. Seperti di beberapa desa di Kecamatan Plered dan Darangdan, gas 3Kg itu dijual antara Rp22.000-Rp23.000/tabung. Padahal HET gas melon ini di tingkat pengecer ditetapkan Rp.19.000/tabung dan Rp 16.000/tabung di tingkat pangkalan adapaun di tingkat agen Rp14500/tabung.

Tim kordinasi pembinaan dan pengawasan pendistribusian tertutup LPG tabung 3 kilogram di Purwakarta ini dibentuk melibatkan beberapa unsur. Diataranya dari unsur pemerintah daerah dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga tingkat desa. Kemudian juga melibatkan Kepolisian Resort Purwakarta, Hiswana Migas DPC Purwakarta-Karawang dan juga unsur lembaga perlindungan konsumen atau LSM bidang migas. Tim ini diketuai oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Purwakarta dan Bupati Purwakarta sebagai penangungjawab.

“Tim ini seharusnya dapat mendendalikan dan mencegah persoalan-persoalan kelasik seperti mengenai penyimpangan harga dan pendistribusian gas melon yang tidak tepatan sasaran,” kata Ketua Hiswana Migas DPC Purwakarta-Karawang Dindin Nazarudin, Selasa (20/10/2015).

Kenapa demikian? lanjut dia, karena tim ini bertugas dan berfungsi untuk mencegah persolan atau kasus-kasus yang sudah dipredeiksi bakal terjadi itu. Karena tergabung dengan tim, pemerintah desa dan kecamatan berperan aktif melakukan pengawasan terhadap keberadaan gas bersubsidi ini. Tim ini juga harus memberikan sosilalisasi kepada masyarakat tentang beberapa solusi jika menemukan kasus-kasus menyimpang soal gas berubsidi. Baik harganya yang mahal, maupun kelakaan akibat adanya agen atau pangkalan nakal.

“Jika terjadi persoalan, seperti harga gas melon mahal dan juga langka akibat perbuatan pangkalan gas yang nakal, pemerintah desa harus segera bertindak. Jadi bukan dari Hiswana Migas atau Pertamina yang disalahkan. Meskipun nanti kita dari Hiswana Migas dan Pertamina yang memberikan sanksi, seperti pencabutan izin usaha dan lain-lain,” tutur Dindin.

Dindin menyebut persoalan gas melon yang terjadi di masyarakat ini merupakan kesalahan dari sistem yang tidak berfungsi. Pendistribusian gas melon yang tidak tepat sasaran misalnya, seperti di jual kepada perternakan ayam atau juga oleh pabrik-pabrik bersekala besar tidak harus terjadi.

“Jika Tim kordinasi pembinaan dan pengawasan pendistribusian tertutup LPG tabung 3 kilogram itu berfungsi maka tidak akan terjadi persoalan itu. Masyarakat harus diberi pemahaman sehingga tidak bingung melapor jika ada kejanggalan soal gas bersubsidi ini, seperti harganya yang tidak sesuai HET,” ujarnya.

Dindin menambahkan, untuk di Kabupaten Purwakarta ada 4 SPBE untuk 11 Agen Gas 3 Kg dan 328 pangkalan gas yang tersebar di 182 desa/keluerahan yang ada di 17 kecamatanan. “Alokasi gas melon untuk kabupaten ini sebanyak 563ribu tabung/bulan untuk kebutuhan 860.000 warga Purwakarta. Data ini berdasarkan data BPS 2013,” ujar dia.

Hingga berita ini ditulis, Cidahu News belum mendapat tanggapan resmi dari Tim kordinasi pembinaan dan pengawasan pendistribusian tertutup LPG tabung 3 kilogram Purwakarta. Ketua Tim tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Purwakarta Padil Karsoma nomor telfon pribadinya tidak aktif. (wiw)

Comments

Portal berita online Purwakarta

Copyright © 2017 Cidahu News by Jabar Media Net(work)

To Top