Purwakarta

Kinerja DPRD Purwakarta Dinilai “Jeblok”

Kinerja DPRD Purwakarta Dinilai Jeblok

Cidahu.com – Sejak dilantik pertengahan Agustus 2014 lalu hingga kini, kinerja Anggota DPRD Purwakarta dinilai sejumlah kalangan secara subtantif belum menyentuh pada nilai konstruktif terhadap kesejahteraan masyarakat, pendidikan dan pelayanan. Bahkan bisa dibilang “jeblok” prestasi.

Tokoh Masyarakat Purwakarta, Sapei mengatakan, jika kegiatan bimtek, kunker dan reses benar-benar optimal dalam menjaring dan memperjuangkan aspirasi rakyat, tentu akan berdampak pada kinerja dewan itu sendiri.

“Kualitas dewan juga akan menjadi tolak ukur keberhasilan masyarakat saat memilih pilihannya pada pileg lalu dan keberhasilan dewan tentunya juga menjadi keberhasilan pemerintah daerah. Sehingga ada bukti komparatif antara dewan yang lalu, saat ini dan ke depan,” katanya kepada Cidahu News, Minggu (29/11/2015) lalu.

Menurutnya, pada kesempatan inilah komunikasi dua arah berjalan antara dewan dan konstituen, berbincang tentang pertanggungjawaban kinerja selama ini.

“Bimtek, kunker dan reses, jangan hanya dijadikan simbol atau acara seremonial saja artinya masyarakat mesti kritis dan wajib mempertanyakan apa tugas dan fungsi dewan selama ini,” ujarnya.

Politisi Senior Partai Golkar Purwakarta itu juga menyoroti program kerja dewan, sebagai masyarakat Purwakarta, dia merasa sedih karena wakil-wakil rakyat tidak memilki waktu yang maksimal untuk berada di Purwakarta, baik untuk mengurusi masyarakat maupun konstituen yang telah mengantarkannya untuk duduk di legeslatif.

“Salah satu contoh pada Badan Kehormatan Dewan, lembaga tersebut tidak aspiratif terhadap laporan masyarakat yang terkait anggota dewan yang diduga telah melakukan pelanggaran, belum lagi adanya dugaan yang menyatakan anggota dewan jadi makelar perizinan, ini kan ironis,” bebernya.

Wakil Sekretaris DPC SOKSI Purwakarta itu juga menambahkan, masyarakat juga wajib mengawal keberlangsungan kegiatan rutin DPRD, jangan sampai masa-masa bimtek, kunker dan reses dijadikan waktu bersenang-senang belaka. Jelas perlu dipantau sebab tidak sedikit negara menganggarkan dana untuk kegiatan tersebut.

“Kegiatan tersebut seharusnya menjadi momentum bagi dewan dalam mengembalikan citranya yang selama ini dianggap negatif, sehingga adanya klarifikasi dan sekaligus terjadinya proses pendidikan politik terhadap konstituennya,” tuturnya.

Selain itu, lanjut Sapei, perlu diketahui bahwa dana berbagai kegiatan dewan itu ada dan harus jelas peruntukannya untuk apa, yang jelas pemerintah menganggarkannya.

“Ya, jika rasional kita tidak perlu mempermasalahkannya, tapi jika anggaran itu dipakai tidak sesuai dengan seharusnya maka kita wajib mempertanyakan tanggungjawab mereka, jika perlu tuntut agar anggaran ke depan diaudit secara independen,” tegasnya.

Menutup ia berharap, ada keseimbangan antara kinerja dewan selama ini dan produktifitas mereka terhadap tupoksinya. “Jangan sampai minta fasilitas ini itu, tapi tidak berbanding lurus dengan kinerja sebagai wakil rakyat,” pungkasnya. (CN-01)

Comments

Portal berita online Purwakarta

Copyright © 2017 Cidahu News by Jabar Media Net(work)

To Top