Purwakarta

Bupati Purwakarta Tolak Hadiri Deklarasi Anti Syiah

Bupati Purwakarta Tolak Hadiri Deklarasi Anti Syiah

Cidahu.com – Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, dengan tegas menolak menghadiri deklarasi anti syiah. Deklarasi itu yang akan digelar Aliansi Nasional Anti Syiah (Annas) itu, dijadwalkan Ahad (15/11/2015) mendatang di Aula Kampus UPI Purwakarta.

“Saya di sebagai bupati diundang. Tapi, saya menolak untuk hadir,” ujar Kang Dedi, kemarin.

Dia menjelaskan alasan ketidakhadirannya, karena tidak suka bila ada golongan atau kelompok menjelek-jelekan paham yang lain. Apalagi, hari ini telah dikeluarkan surat edaran yang intinya Pemkab Purwakarta menjamin seluruh warganya untuk beragama dan berkeyakinan sesuai keyakinan masing-masing.

Karena itu, ia berterus terang tidak suka dengan kelompok yang anti dengan kelompok lainnya. “Semua orang bebas memiliki agama dan berkeyakinan. Tak perlu ada gerakan antipaham tertentu,” ujarnya.

Menyikapi persoalan yang terjadi, Dedi sebagai kepala daerah mengeluarkan surat edaran Nomor: 450/2621/Kesra tentang Jaminan Melaksanakan Ibadah Berdasarkan Keyakinan. Surat yang ditandatangani 10 November 2015 ini mengisararakan jaminan seluruh warga Purwakarta untuk dapat malaksanakan peribadatan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing.

“Surat edaran ini dalam rangka memupuk sikap toleransi di tengah keberagaman dalam beragama. Berdasarkan Undang-undang 1945 pasal 29, memeluk dan melaksanakan ibadah sesuai agama dan keyakinan merupakan hak yang paling asasi yang harus dilindungi negara. Sehubungan dengan itu kami pemerintah daerah menjamin kebebasan beragama warga kami, selama peribadatan dimaksud tidak bertentangan dengan asas ketertiban,” tuturnya.

Sementara itu, Kapolres Purwakarta AKBP Truno Yudo Wisnu Andiko meminta Annas membatalkan rencana deklarasi anti-Syiah di Purwakarta yang dijadwalkan Minggu, 15 November 2015 tersebut. Pasalnya, pihaknya melihat deklarasi itu berpotensi menyulut konflik masyarakat.

“Situasi Purwakarta saat ini tenang. Setelah diskusi dengan para ulama dan tokoh agama setempat terkait potensi ekses negatif dari acara yang berbau intoleransi, kami menilai kalau deklarasi ini memang berpotensi menimbulkan konflik,” kata dia.

Oleh karena itu, sampai saat ini Polres Purwakarta belum mengeluarkan izin untuk acara deklarasi tersebut. Kepolisian masih mengupayakan langkah persuasif dan preventif agar Annas tidak nekat melaksanakan acara deklarasi. (CN-01)

Comments

Portal berita online Purwakarta

Copyright © 2017 Cidahu News by Jabar Media Net(work)

To Top