Purwakarta

Pemkab Diminta Tertibkan “Koperasi Sobek Sobek” di Purwakarta

Pemkab Diminta Tertibkan "Koperasi Sobek Sobek" di Purwakarta

Cidahu.com – Kondisi perekonomian sebagian masyarakat Purwakarta yang semakin terjepit, ditenggarai makin tercekik dengan maraknya keberadaan “Koperasi Sobek Sobek” atau rentenir yang dalam operasionalnya berkedok koperasi.

“Dengan bunga yang tinggi, kadang cara penagihan mereka juga meresahkan, bahkan cenderung memaksa, kita kan pedagang, kalau lagi sepi, apa yang mau disetor,” kata Ida (40) salah satu PKL di Jalan Taman Pahlawan, Jumat (13/11/2015)

Terkait hal diatas, terpisah, Wakil Ketua DPRD Purwakarta, Warseno, SE mengatakan, ditenggarai keberadaan beberapa Koperasi Simpan Pinjam (Kosipa) di Purwakarta hanya merupakan kedok dari praktek rentenir yang hanya menyedot darah rakyat. Untuk itu DPRD Purwakarta mendesak Pemkab setempat segera menertibkan keberadaan kosipa-kosipa tersebut.

Dia katakan berikutnya, idealnya Kosipa dikelola dengan cara yang sama dengan koperasi pada umumnya hanya saja ada beberapa bagian teknis yang berbeda. “Konsep dasar yang digunakan dalam koperasi harus dipahami terlebih dahulu oleh pengurus,” katanya.

Menurutnya, secara umum ruang lingkup kegiatan usaha koperasi simpan pinjam adalah penghimpunan dan penyaluran dana yang berbetuk penyaluran pinjaman terutama dari dan untuk anggota. “Pada perkembanganya memang koperasi simpan pinjam melayani tidak saja anggota tetapi juga masyarakat luas, yang jadi masalah belakangan ini, justru ditenggarai makin marak ke arah praktek rentenir,” cetusnya.

Sesuai aturan main, lanjut Warseno, kosipa dituntut mampu melayani penyimpanan dan juga penarikan dana oleh anggota sesuai dengan ketentuan serta kesepakatan. Kemudian Kosipa juga harus menyalurkan dana yang terkumpul kepada anggota yang dimasa datang akan diterima kembali secara bertahap. “Kedua kegiatan diatas harus dikelola sedemikian rupa sehingga penghimpunan dan penyaluran berjalan seimbang,” tuturnya.

Menutup, Politisi PDIP Purwakarta itu menegaskan, seperti apa yang diamanatkan Pasal 33 UUD 1945 bahwa perekonomian rakyat itu harul selaras dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. “Kedepan kita upayakan untuk menginisiasi peraturan daerah yang mengatur regulasi kosipa, dengan tujuan ketertiban jalur perekonomian rakyat,” pungkasnya. (CN-01)

Comments

Portal berita online Purwakarta

Copyright © 2017 Cidahu News by Jabar Media Net(work)

To Top