Purwakarta

Tolak PP 78 Ribuah Buruh Purwakarta Turun ke Jalan

Tolak PP 78 Ribuah Buruh Purwakarta Turun ke Jalan

Cidahu.com – Tolak PP 78/2015 tentang pengupahan, ribuan buruh Purwakarta turun ke jalan. Mereka menyuarakan penolakan dan meminta Presiden RI untuk membatalkan peraturan tersebut, Selasa (24/11/2015)

Seperti halnya buruh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Purwakarta. Mereka menggelar aksi mogok kerja dan sempat melakukan aksi pemblokiran jalan di Kawasan Industri Bukit Indah City (BIC) Kecamatan Bungursari.

Akibatnya, arus lalulintas di sekitar kawasan industri tersebut sempat lumpuh total. Kendaraan yang melintas di jalan tersebut terpaksa dialihkan dan diarahkan oleh petugas kepolisian setempat untuk menggunakan akses jalur lain.

Selain itu serikat pekerja metal ini juga menggelar aksi sweeping ke sejumlah perusahaan, untuk mengajak para buruh lainnya yang masih bekerja agar ikut dalam kegiatan aksi yang mereka gelar.

Penolakan terhadap PP Nomor 78 Tahun 2015 juga disuarakan oleh Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Serikat Pekerja Nasional (SPN) dan Persatuan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Purwakarta. Mereka menggelar aksi damai dan menyampaikan aspirasinya di depan kantor Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi (Disnakersostran) Purwakarta, Jalan Veteran Kelurahan Ciseureuh, Purwakarta.

Aksi serupa juga digelar Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Purwakarta. Untuk menyuarakan protesnya terhadap kebijakan Presiden RI, Joko Widodo, serikat pekerja ini mendatangi gedung putih Ciganea, Jalan Pramuka Kecamatan Jatiluhur.

Mereka meminta agar DPRD Purwakarta secara kelembagaan membuatkan surat rekomendasi agar pemerintah pusat merevisi PP tentang pengupahan ini yang dinilai akan menyengsarakan para buruh di Tanah Air.

“Kita mintakan agar DPRD Purwakarta membuat rekomendasi agar pemerintah pusat merevisi PP 78 ini,” kata Agus Gunawan, ketua SPSI Purwakarta.

Perwakilan serikat pekerja ini kemudian diterima dan beberapa perwakilan dari mereka dipersilahkan untuk menyampaikan aspirasinya di Ruang sidang paripurna, DPRD Purwakarta.

Usai menyampaikan aspirasi mereka, DPRD Purwakarta kemudian membuatkan surat rekomendasi agar pemerintah pusat melakukan revisi PP Nomor 78 tentang pengupahan.

“Sudah kita kirim melalui fax. Sesuai dengan permintaan buruh ini, kami kirimkan surat rekomendasi ini ke Presiden, Kementrian Tenaga Kerja dan Komisi IX DPR RI,” singkat Ragil Sukamto, Anggota Komisi IV DPRD Purwakarta. (CN-01)

Comments

Portal berita online Purwakarta

Copyright © 2017 Cidahu News by Jabar Media Net(work)

To Top