Purwakarta

Gas Melon di Purwakarta, Kuota Rendah Harga Melambung

Gas Melon di Purwakarta, Kuota Rendah Harga Melambung

Cidahu.com – Kuota gas Elpiji 3 kilogram di Kabupaten Purwakarta masih kurang. Kondisi ini dituding menjadi penyebab utama persoalan kelangkaan dan mahalnya harga gas bersubsidi tersebut. Harga gas melon di wilayah ini tembus hingga Rp24.000 pertabung. Harga ini meleset jauh dari Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp19.000 per tabung yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Berdasarkan data yang ada Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Purwakarta, kuota gas elpiji 3 kilogram untuk wilayah Purwakarta saat ini sekitar 6,8 juta tabung/tahun. Jumlah itu tidak akan mencukupi jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Purwakarta yang saat ini mencapai 930 ribu jiwa hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2014. Artinya ada kekurangan kuota dikisaran 0,2 persen.

“Kenapa ada kekurangan 0,2 persen? itu karena kuota gas melon yang 6,8 juta per tabung ini diambil berdasarkan data BPS 2011 lalu, yang jumlah penduduk di Purwakarta baru 7.80 ribu jiwa. Sementara jumlah penduduk Purwakarta sekarang sudah 930 ribu jiwa,” ungkap Kabag Ekonomi Setda Purwakarta Agus Sutoyo melalui stafnya Irwan, belum lama ini.

Jadi, dengan kata lain, kekurangan gas melon yang diangka 0,2 persen dari 6,8 juta tabung ini sama dengan kekurangan kuota sebanyak 1,2 juta tabung per tahun atau kekurangan sekitar sekitar 544 ribu tabung per bulan. Jumlah ini jelas sangat signifikan sehingga perlu adanya solusi agar persoalan gas bersubsidi yang sering langka tidak terus terjadi di Purwakarta.

“Artinya, sejauh ini penambahan kuota gas melon dari Pertamina belum memadai. Jadi harus ditambah kalau dihitung berdasarkan pertumbuhan peduduk sekarang,” ujar Irwan.

Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Purwakarta Isep Saprudin Yahya mengaku baru mengetahui persoalan tersebut. Pihaknya memang saat ini sedang menyoroti persoalan kelangkaan dan mahalnya harga gas bersubsidi yang diperuntukkan masyarakat menengah ke bawah itu.

“Kami siap mendorong penambahan kuota kekurangan gas elpiji 3 kilogram di Purwakarta. Namun, sebelumnya ada sistem yang perlu dibenahi dulu. Salah satunya soal pengawasan. Jika tidak dibenahi, persoalan kelangkaan dan mahalnya harga gas bersubsidi ini akan harus terjadi, meskipun ada penambahan kuota,” ujar dia.

Menurutnya, persoalan kelangkaan dan mahalnya harga gas bersubsidi yang terjadi sekarang ini bukan hanya dipengaruhi kurangnya kuota saja, namun juga adanya praktik haram yang dilakukan oknum-oknum tidak bertanggungjawab. Misalnya, pengunanya yang tidak tepat sasaran dan prilaku pengusaha nakal. Jika tidak dibenahi dan ditindak, maka penambahan kuota ini akan bercuma dan pelaku nakal akan diuntungkan.

“Lihat saja, tidak sedikit oknum pengusaha pangkalan gas yang menjual gas melon ini lebih dari ketentuan HET ke waraung-warung pengecer. HET gas melon di tingkat pangkalan seharusnya Rp16.000 pertabung, tapi faktanya mereka menjual ke pengecer Rp18.000-19.000 per tabung. Akibanya pengecer terpaksa menjual lebih mahal. Tidak heran jika di Purwakarta harga gas melon tembus Rp 23.000-Rp.24.000 per tabung di tingkat pengecer. Bahkan lebih parahnya ini gas bersubsidi ini juga dipakai oleh perusahaan ternak ayam,” tutur dia.

Persoalan adanya oknum-oknum pengusaha nakal ini sudah menjadi rahasia umum, namun kenapa, kata Isep, tidak ada pihak yang turun tangan melakukan tindakan tegas kepada mereka. Bahkan masyarakat pun kadang kebingungan kemana mereka harus melapor. Padahal, pemerintah daerah telah membentuk tim khusus yang berkerja memantau menindak dan melakukan pembinaan untuk mencegah praktik haram tersebut.

“Tim yang diketuai oleh Sekda ini terdiri dari berbagai ungsur baik dari intansi pemerintah, maupun dari lembaga non pemertah, termasuk Hiswana Migas dan juga kepolisian. Tapi faktanya tim yang dibentuk ini tidak berkerja. Untuk itu kami akan memanggil ketua Tim tersebut untuk mempertanyakan sejauh mana peran mereka ini,” tegas Isep. (CN-01)

Comments

Portal berita online Purwakarta

Copyright © 2017 Cidahu News by Jabar Media Net(work)

To Top