Purwakarta

2015, Kualitas Pelayanan Publik Dianggap Masih Rendah

Kualitas Pelayanan Publik Dianggap Masih Rendah

Cidahu.com – Hingga tuntasnya Desember 2015, Direktur Eksekutif Institute Democracy and Education (IDE) Gugun Gumilar menilai, secara umum kualitas pelayanan publik di Indonesia masih sangat rendah, pun demikian ditataran daerah.

“Terdapat sejumlah masalah terkait pelayanan publik di Indonesia yang menjadi pekerjaan rumah bagi lembaga terkait dan tentunya menjadi pekerjaan rumah kita semua sebagai warga negara,” kata Gugun dalam refleksi tahun 2015 kepada Cidahu News, Jumat (01/01/2016).

Menurutnya, rendahnya kualitas pelayanan publik merupakan salah satu sorotan yang diarahkan kepada birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Perbaikan pelayanan publik di era reformasi merupakan harapan seluruh masyarakat, namun hingga kini masih belum mengalami perubahan yang signifikan,” tuturnya.

Kemudian, lanjut Gugun, ditahun 2015 dapat kita ketahui bersama, di negara kita masih tingginya tingkat penyalahgunaan kewenangan yang berimpilkasikan pada tindakan Korupsi.

Menurut Gugun, upaya pemberantasan Korupsi merupakan salah satu tuntutan penting hingga detik ini. Namun prevalensi kejahatan Korupsi semakin meningkat dan menjadi permasalahan di seluruh lini pemerintahan dari pusat hingga daerah.

“Berdasarkan Transparency International (TI), skor Corruption Perception Index (CPI) Indonesia pada tahun 2013 adalah 32 (peringkat 114 dari 177 negara) dan skor CPI tahun 2014 adalah naik menjadi 34 (peringkat 109 dari 175 negara). Meski mengalami kenaikan, Indonesia masih dipandang sebagai negara yang rawan korupsi dibandingkan negara tetangga, seperti Singapura, Brunei Darusalam, Malaysia, Thailand, dan Myanmar,” ungkapnya.

Sementara itu masih adanya proses dalam birokrasi yang panjang dan tumpang tindih tugas dan kewenangan menyebabkan penyelenggaraan pelayanan publik menjadi panjang dan melalui proses yang berbelit-belit.

“Sehingga besar kemungkinan timbul ekonomi biaya tinggi, terjadinya penyalahgunaan wewenang, korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlakuan diskriminatif, dan lain-lain,” katanya.

Jika hal itu terus dibiarkan sementara pengawasan eksternal dari masyarakat masih minim, mengakibatkan ketidakjelasan standar dan prosedur pelayanan, serta prosedur penyampaian keluhan pengguna jasa pelayanan publik.

Karena itu tidak cukup dirasakan adanya tekanan sosial yang memaksa penyelenggara pelayanan publik harus memperbaiki kinerja mereka. Untuk itu diperlukan partisipasi dari masyarakat sebagai pengawas pada kinerja pelayanan publik, karena masyarakat lah yang langsung merasakan baik dan buruknya pelayanan publik yang ada,” pungkasnya. (CN-01)

Comments

Portal berita online Purwakarta

Copyright © 2017 Cidahu News by Jabar Media Net(work)

To Top