Purwakarta

WPLHRI Desak Kejagung Tuntaskan Kasus Limbah B3 Kalimati

Kalimati di Kecamatan Babakan Cikao

Cidahu.com – Kalangan pemerhati lingkungan hidup mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk segera menuntaskan penanganan kasus pembuangan limbah abu batu bara (fly ash dan bottom ash) yang mengandung limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang diduga dilakukan oleh oknum managemen PT Indo Bharat Rayon (PT IBR) ke areal Kalimati.

Ketua DPP Wahana Pemerhati Lingkungan Hidup Republik Indonesia (WPLHRI) Teddy M. Hartawan mengatakan, sejak tahun 2013 Kejagung sudah menangani kasus pembuangan limbah B3 abu batu bara tersebut yang hingga kini belum ada perkembangannya.

Pihaknya selaku pelapor kasus pembuangan limbah B3 abu batu bara merasa risau. Sebab, hingga tiga tahun lamannya lembaga penegak hukum yaitu Kejaksaan Agung belum juga memaparkan perkembangan penanagan kasus tersebut.

“Kami sebagai pelapor tentunya berhak mengetahui sampai sejauh mana penanganan kasus pembuangan limbah abu batu bara yang diduga dilakukan oleh perusahaan PT IBR,” katanya kepada Cidahu News, Kamis (7/1/2016).

Menurutnya, tindakan yang dilakukan oknum manajemen PT IBR yaitu CKD yang sekarang melarikan diri kembali ke negaranya di India sudah jelas pelanggaran yaitu melanggar Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup dimana pihak yang diduga melakukan tindakan membuang limbah yang berbahaya dapat terancam pidana dan denda dengan ancaman hukuman lebih dari 3 tahun.

Dijelaskan, pelanggaran yang dilakukan oleh oknum manajemen PT IBR dilakukan secara sengaja membuang limbah abu batu bara ke Kalimati. Padahal dalam aturan sudah jelas disebutkan proses penanganan limbah B3 tersebut harus memenuhi ketentuan yang diatur Undang Undang.

“Abu batu bara itu tidak boleh dibuang sembarangan tapi harus diproses sesuai aturan. Pengangkutan limbah B3 itupun tidak boleh dilakukan sembarangan tapi harus dilakukan oleh pihak yang sudah mengantongi ijin pengangkutan yang dikeluarkan oleh kementerian lingkungan hidup. Jadi kalau dibuang begitu saja sudah jelas melakukan pelanggaran,” ujarnya.

Teddy menambahkan, pihaknya yang menyampaikan pelaporan mendapat tindaklanjut dari Kementerian Lingkungan Hidup dengan mengirimkan surat nomor B-289/Dep.V/LH/HK/01/2015 kepada Ketua Komisi Ombudsman yang berisi poin dua berkas kasus pembuangan limbah B3 oleh PT IBR tersebut telah kami kirimkan ke Kejaksaan Agung dan PPNSLH berupa untuk melengkapi petunjuk Jaksa (P-19).

Dia mengungkapkan dengan lambannya penanganan kasus tersebut dilapangan sepertinya telah ada upaya untuk menghilangkan barang bukti dengan merubah kalimati yang tadinya berisi air sekarang ditanami pagi. Namun demikian, pihaknya optimis kalau aparat penegak hukum menindaklanjutinya di bawah lapisan tanah yang sekarang dipastikan masih ada limbah B3.

Dalam kesempatan itu juga Ketua DPPWPLHRI Teddy M. Hartawan menjelaskan pihaknya sudah dalam waktu dekat ini akan melaporkan oknum Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLHD) Jabar terkait surat berita acara yang dibuat tanggal 19 Oktober 2012. Dalam surat berita acara itu disebutkan telah dilakukan pertemuan yang dihadiri unsur Deputi V Kementerian LH, BPLHD Jabar, PPNS LH Jabar, BLH Purwakarta, Polda Jabar dan Polres Purwakarta yang mengatakan berdasarkan pengawasan bersama tanggal 8 Oktober 2012 telah disepakati bahwa PT IBR sudah melaksanakan seluruh kewajiban yang tertuang dalam kesepakatan antara PT IBR, Kementerian LH dan BLH Purwakarta tanggal 17 Oktober 2012.

Padahal, kata Teddy, Kementerian LH pada tanggal 14 Januari 2015 sudah mengirimkan berkas pembuangan limbah B3 PT IBR itu ke Kejaksaan Agung yang berarti sudah ada indikasi pelanggaran pidana maupun Undang-undang Lingkungan Hidup.

“Jadi berita acara yang dibuat dengan inisiatif oknum BPLHD Jabar sudah jelas melanggar pasal 113 Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup,” jelasnya.

Ditambahkannya, Pasal 113 itu menyebutkan setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perkembangan dan penyelidikan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf J dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah.

Menurutnya, kejanggalan berita acara yang dibuat itu sudah kentara, padahal dirinya melaporkan kasus pembuangan limbah B3 PT IBR itu ke Kementerian Lingkungan Hidup tapi kenapa BPLHD Jabar yang meresponnya.

Sementara itu, General Manager General Affair PT IBR Edi Rukaedi ketika dihubungi tidak mendapat jawaban. Berkali-kali nomor telepon selulernya dihubungi tidak diangkat bahwa pesan singkat yang dikirim sampai berita ini dibuat tidak dibalas. (CN-01)

Comments

Portal berita online Purwakarta

Copyright © 2017 Cidahu News by Jabar Media Net(work)

To Top