Purwakarta

PDIP Dorong Warga Purwakarta Miliki “Kartu Sakti” Jokowi

PDIP Dorong Warga Purwakarta Miliki Kartu Sakti Jokowi

Cidahu.com – Untuk memudahkan pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat. Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purwakarta, Acep Maman mendorong warga tidak mampu di Purwakarta untuk mendapatkan “Kartu Sakti” Jokowi.

Dia berharap dengan diluncurkannya Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), masyarakat dapat semakin mudah memperoleh fasilitas pendidikan dan kesehatan serta menjaga daya beli masyarakat. Pemerintahan Jokowi menargetkan hingga akhir tahun ini, seluruh masyarakat yang tidak mampu dapat memperoleh kartu ini.

“Penggunaan kartu sakti Jokowi untuk memudahkan masyarakat mengakses ke pendidikan. Untuk mengakses ke kesehatan. Yang jelas sekarang mudah untuk mengakses pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan. Ini terus digalakkan setiap hari, di semua kota, di semua kabupaten, di semua provinsi, terus sampai akhir tahun ini. Ini untuk yang tidak mampu. Ini untuk menjaga daya beli masyakarat dan yang jelas untuk memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan masyarakat,” beber Acep Maman kepada Cidahu News, Senin (25/1/2016).

Menurutnya, KIS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat miskin terhadap kesehatan. Kartu tersebut sudah distribusikan sejak 2014 lalu, tahun ini diharapkan seluruh penduduk prasejahtera di Indonesia sudah memiliki kartu tersebut.

“Pemerintah memudahkan penggunaan kartu ini, dimana pemilik kartu hanya tinggal menunjukkan Kartu Indonesia Sehat saat sedang berobat di puskemas dan rumah sakit,” tuturnya.

Sementara itu, lanjut Kang Acep Maman, KIP adalah kartu yang ditujukan bagi keluarga miskin dan rentan miskin yang ingin menyekolahkan anaknya secara gratis. Kartu ini juga menjangkau anak-anak yang berada di luar sekolah misalnya anak jalanan, dan anak putus sekolah, yatim piatu, dan difabel.

“Kartu ini juga berlaku untuk balai-balai latihan kerja, agar dapat menjangkau anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan formal,” ungkapnya.

Terkait mekanisme untuk mendapatkan kartu-kartu sakti itu, dia menjelaskan, warga yang berhak menerima bantuan adalah mereka yang sebelumnya memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Kartu tersebut sudah diberlakukan sejak beberapa waktu lalu untuk mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT). “Jadi warga yang punya KPS bisa menukarkan dengan KKS, KIP, dan KIS,” kata dia.

Lebih lanjut, Acep Maman juga menerangkan mekanisme menukarkan KPS di Kantor Pos sebagai berikut, datang ke Kantor Pos terdekat dengan membawa KPS yang masih berlaku. Apabila KPS hilang, maka sertakan identitas lain dan surat keterangan kepala desa atau lurah.

“Serahkan KPS dan identitas lain kepada petugas pos dan tunggu proses verifikasi. Jika KPS hilang, akan dilakukan proses verifikasi tambahan oleh Dinas Sosial atau aparat atau petugas pemda yang ditunjuk,” tutupnya. (CN-01)

Comments

Portal berita online Purwakarta

Copyright © 2017 Cidahu News by Jabar Media Net(work)

To Top