Purwakarta

Sarif Hidayat : Prolegda Berkaitan dengan Seluruh Program Pembangunan Daerah

Sarif Hidayat

Cidahu.com – Ketua DPRD Purwakarta, Sarif Hidayat mengatakan, penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda) tidak hanya untuk kepentingan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) semata, tapi lebih luas lagi terkait dengan keseluruhan program pembangunan daerah bersangkutan.

“Hal inilah yang menjadi alasan kuat bagi pemerintah daerah untuk mensegerakan penyusunan Prolegda pada tiap tahunnya,” katanya disela-sela Rapat Paripurna Prolegda, di Gedung Dewan, Jumat (29/1/2016).

Sehubugan dengan urgensi penyusunan Prolegda tersebut lebih lanjut, Sarif menyebutkan, pertama, Prolegda diperlukan dalam perencanaan pembangunan secara keseluruhan (makro perencanaan). Kedua, Prolegda dapat mengurangi berbagai kelemahan dalam penyusunan Perda yang ditemukan selama ini. Berkenaan makro perencanaan, bahwa otonomi daerah memberikan kewenangan luas kepada daerah dalam penyelenggaraan pembangunan.

Selain itu, tambah Sarif, dalam pembangunan daerah yang dilaksanakan harus memiliki kerangka hukum yang memberikan arah serta legalitas kegiatan pembangunan yang dilakukan dalam bentuk Perda.

“Untuk memperoleh Perda yang berkualitas, pembentukan perda perlu dilakukan secara terencana, sistematis dan partisipatif. Pembentukan Perda merupakan bagian integral dalam pembangunan daerah perlu menyesuaikan dengan kerangka perencanaan pembangunan daerah, yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD),” bebernya.

Menurut Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Purwakarta itu, Perda menjadi salah satu alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi, sebagai perwujudan masyarakat daerah yang mampu menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi saat ini, serta terciptanya good local governance sebagai bagian dari pembangunan yang berkesinambungan di daerah.

“Oleh karena itu diperlukan kemampuan untuk merumuskan Perda yang dapat menciptakan multiplier effect,” tuturnya.

Atas dasar itu, tambah Adik Kandung, Ade Komarudin (Ketua DPR RI) itu, maka pembentukan Perda harus direncanakan sebaik-baiknya. Melalui pembentukan Perda yang berencana, aspiratatif dan berkualitas dalam bentuk Prolegda, maka dapat diharapkan Perda akan menjadi penggerak utama bagi perubahan mendasar yang diperlukan daerah.

Sarif juga mengakui masih ada berbagai kelemahan dalam penyusunan Perda yang ditemukan selama ini, dia berharap diwaktu mendatang dapat segera diperbaiki.

Dia katakan berikutnya, penyusunan Raperda tanpa perencanaan yang jelas dan sering kali tidak terkait dengan RPJM atau Renstra SKPD. “Sehingga DPRD dan SKPD kesulitan untuk mengusulkan yang sesungguhnya dibutuhkan karena tidak adanya acuan,” ujarnya.

Kemudian, kelemahan lainnya adalah, pengusulan Raperda oleh SKPD seringkali tanpa melalui kajian yang mendalam karena tidak diagendakan dalam program atau kegiatan SKPD.

Kesulitan dalam proses penyusunan perda, misalnya dalam penganggaran; evaluasi dan pengkajian serta penyusunan naskah akademik. Sering terjadi juga dalam penyusunannya kurang mampu menjaring partisipasi dan mengakomodasi kepentingan publik.

“Belum lagi, munculnya Perda yang tumpang tindih (tidak sinkron) yang banyak memunculkan perda bermasalah,” kata Sarif.

Menutup, Sarif berharap, dengan adanya Prolegda maka berbagai kelemahan tersebut akan dapat ditekan, sehingga proses pembentukan Perda lebih mudah dan tujuan untuk menghasilkan Perda yang baik dapat lebih mudah diwujudkan. (CN-01)

Comments

Portal berita online Purwakarta

Copyright © 2017 Cidahu News by Jabar Media Net(work)

To Top