Purwakarta

Waduh..! Puluhan Pedagang Pasar Jumaah Resah

Pasar Jumaah Purwakarta

Cidahu.com – Pasca bergulirnya rencana Pemkab Purwakarta yang akan mengalihkan (take over) kerjasama pengelolaan pasar. Puluhan pedagang Pasar Jumaah resah. Pasalnya belum ada sosialisai yang dilakukan oleh pihak berwenang terkait rencana tersebut.

Hal itu terungkap dalam pertemuan yang digelar Ikatan Warga Pasar (IWAPA) Pasar Jumaah di RM B’Ijah Maracang, Selasa (15/3/2016). Dalam pertemuan tersebut Ketua IWAPA Pasar Jumaah, Iwan Sopwan Arif mengungkapkan bahwa keresahan terjadi dikalangan pedagang terkait rencana tersebut.

“Sosialisasi belum dilakukan, sementara disejumlah media sudah digembar-gemborkan rencana take over tersebut, ini berkaitan dengan persoalan perut, pemerintah seharusnya lebih peka, jangan main hantam terus,” ungkapnya.

Selama ini, pihaknya menenggarai adanya upaya-upaya dari pihak terkait, yang tidak memberikan lagi perpanjangan Surat Izin Penggunaan Kios (SIPK). “Tercata masih ada pedagang yang masih memiliki SIPK yang berlaku hingga Juni 2017,” beber Ketua yang beranggotakan 200-an pedagang itu.

Dia juga menyayangkan anggaran dari CSR BJB dan Hibah tahun 2013 dan 2014 yang jumlahnya milaran rupiah untuk pembenahan Pasar Jumaah bakal mubajir karena pasar tersebut rencananya akan dibongkar. “Disayangkan, padahal hasil pembenahannya baru berjalan kurang lebih 2 tahun, kan jadi mubajir,” imbuhnya.

Sementara itu, salah satu pedagang di Pasar Jumat, Dadang Burhanudin mengatakan, rencana Pemkab Purwakarta untuk pengalihan pengelolaan Pasar Jumat sudah digembar-gembor lewat berbagai media masa, tapi sosialisasi secara langsung baik melalui lisan maupun surat kepada para pedagang tidak dilakukan, hal ini mebuat resah dikalangan para pedagang di Pasar Jumat.

“Untuk menghindari keresahan para pedagang, hendaknya dilakukan sosialisasi oleh para pihak terkait, belum lagi kajian atas dampak rencana tersebut bagi para pedagang,” kata Dadang.

Menurut pedagang yang juga Mantan Wakil Ketua DPRD Purwakarta (2009-2014) itu, hendaknya selain memperhatikan aspek yuridis yang tercantum dalam Pasal 154 Ayat (1) Huruf i Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 39 Ayat (4) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, hendaknya pemerintah daerah juga memperhatikan aspek-aspek lainnya.

“Belum lagi, harus memperhatikan juga peraturan-peraturan lainnya, seperti PP 27/2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah. Dan aspek lainnya yang perlu diperhatikan adalah aspek ekonomi, lalulintas, budaya, sosial dan aspek-aspek lainnya,” ujar Dadang.

Diketahui dalam pertemuan tersebut, turut hadir Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Kabupaten Purwakarta, Ir. H. Zaenal Abidin, MT dan Ketua IWAPA Kabupaten Purwakarta, H. Zaenal Muttaqien, S.Ag. Kedua ketua lembaga tersebut menyatakan kesiapannya untuk mengadvokasi pedagang Pasar Jumaah. “Ini kewajiban kita semua untuk mempertahankan keberadaan Pasar Jumaah, sebagai sentra ekonomi kerakyatan,” ujar Zaenal Abidin. (CN-01)

Comments

Portal berita online Purwakarta

Copyright © 2017 Cidahu News by Jabar Media Net(work)

To Top