Politik

Toto Purwanto Sandi : Take Over Pasar Jumaah Harus Mengacu RTRW dan Zonasi

Pasar Jumaah Purwakarta

Cidahu.com – Terkait rencana Pemkab Purwakarta yang akan mengalihkan pengelolaan Pasar Jumaah. Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Toto Purwanto Sandi, SE mengingatkan warga Purwakarta agar tidak hanya melihat dengan mata telanjang. Tapi dipikirkan juga dampak yang akan ditimbulkan dari rencana tersebut.

“Intina mah, tong kabobodo ku tenjo, rencana pembangunan mall dan hotel di Pasar Jumaah, seharusnya mengacu pada Perda RTRW dan Zonasi yang ditetapkan oleh Pemkab bersama DPRD dikarenakan hal tersebut tentu sangat berkaitan dengan dampak lingkungan dan aspek lainnya,” kata Toto, Rabu (16/3/2016).

Menurutnya, jika rencana pembangunan tersebut diluar ketentuan Perda tadi, tentu perlu dipertanyakan dan dikritisi oleh stake holder yang berkaitan dengan hal tersebut.

“Harus diingat, setaip Perda yang dibuat itu ada biaya yang dikeluarkan oleh negara, jadi jangan sampai Perda dibuat tapi tidak diindahkan, itukan mubajir,” imbuhnya.

Toto Purwanto Sandi, SE

Toto Purwanto Sandi, SE

Hal lain yang perlu diingatkan, lanjut Kang Toto, keberhasilan pemerintah tidak hanya dalam pembangunan taman-taman atau insfratruktur yang bertujuan hanya untuk peningkatan popularitas pribadi semata. “Tetapi keberhasilan seorang kepala daerah juga diukur dari peningkatan IPM-nya, dari tahun ke tahun,” katanya.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Purwakarta itu menegaskan, pentingnya pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 sebagai langkah implementasi good governance.

“Hal ini mengingat rencana tata ruang merupakan perangkat atau landasan hukum untuk melaksanakan kegiatan pembangunan di Kabupaten Purwakarta,” bebernya.

Dalam konteks Purwakarta, Toto masih melihat Pemkab setempat belum bisa melaksanakan Perda RTRW malah cenderung banyak dilanggar, belum bisa implementatif sepanjang Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Perda Zonasi sebagai turunannya belum dibuat.

Bila dalam faktanya sudah terdapat praktek pembangunan tertentu, jelas itu akan dipaksakan masuk dalam RDTR. “Ditenggarai akan sama seperti RTRW sebelumnya, borong lokasi dulu lantas paksakan masuk Perda RTRW. Artinya sudah melanggar aturan main sedari awal,” tuturnya.

Toto katakan berikutnya, implementasi pelaksanaan Perda RTRW yang dijalankan sekarang diduga ilegal, kelak RDTR dan Zonasi, adalah perda-perda yang dibuat untuk melegitimasi pelanggaran dari kekuasaan eksekutif dan legislatif.

“Perda RTRW belum bisa implementatif sepanjang Perda RDTR dan Perda Zonasi sebagai turunannya belum dibuat. Bukan dibuat Perda RDTR dan Zonasi setelah pekerjaan dibawah naungan Perda RTRW dilaksanakan. Kudu aya inovatif ti Perda RTRW ka Perda turunan nana, lain kumaha engke der na,” cetusnya dengan bahasa campuran.

Wakil rakyat dari Dapil Purwakarta-Karawang (Jabar VIII) itu melanjutkan, tanpa mengabaikan kualitas rencana yang dihasilkan melalui percepatan ini, prinsip-prinsip good governance juga harus tercermin dalam rencana tata ruang. Selain itu, kita juga perlu melembagakan rencana itu sendiri sehingga implementatif.

“Bahwa prinsip-prinsip good governance sebenarnya telah menjadi ruh dari UU No. 26 Tahun 2007. Dan supaya ini bisa dirasakan oleh masyarakat, maka peraturan pelaksananya juga harus segera dibuat termasuk yang paling akhir adalah RDTR dan Zonasi,” paparnya.

Hal ini, lanjut Toto, mengingat ujung dari good governance adalah pelayanan publik. Selain itu, yang perlu disadari bersama yaitu bahwa rencana tata ruang merupakan dasar hukum untuk implementasi good governance.

Menutup, Toto mengatakan, prinsip-prinsip good governance itu sendiri dapat dilihat dalam asas penyelenggaraan penataan ruang diantaranya akuntabilitas, kepastian hukum, kemitraan, keberlanjutan, transparan, efektif dan efisiensi. Dengan demikian apabila UU ini dilaksanakan dengan baik, otomatis kita juga telah melaksanakan good governance.

“Salah satunya adalah bahwa dalam penyusunan rencana tata ruang, wajib untuk melibatkan sebanyak mungkin stakeholder melalui konsultasi publik untuk memastikan peran masyarakat dalam penataan ruang. Dengan semakin banyak stakeholder yang terlibat dalam penyusunan rencana tata ruang maka produk rencana tata ruang juga akan menjadi milik bersama dan lebih ditaati, lain kumaha aing..!” pungkasnya. (CN-01)

Comments

Portal berita online Purwakarta

Copyright © 2017 Cidahu News by Jabar Media Net(work)

To Top