Purwakarta

Asosiasi BKAD Purwakarta Tolak Pendamping eks PNPM

Asosiasi BKAD Tolak Pendamping eks PNPM

Cidahu.com – Asosiasi Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD) Kabupaten Purwakarta menolak respek terhadap tenaga pendamping desa eks fasilitator PNPM.

Pasalnya, mereka yang sudah dikontrak sejak Januari 2016 sebagai pendamping desa sebagiannya dinilai memiliki track record kurang bagus selama menjadi fasilitator PNPM.

“Model pendampingan mereka tidak konprehensif. Bahkan kualitas perangkat desa tidak banyak mendapat perhatian. Fokus mereka hanya pada kegiatan pembangunan fisik. Akibatnya sedikit saja dari mereka yang berdaya. Ini kontraproduktif dengan UU Desa 06/2014,” ucap Ketua Asosiasi BKAD Kabupaten Purwakarta, Rian Arianto, kemarin.

Bukti ketidakberdayaan perangkat desa selama didampingi eks fasilitator PNPM, masih banyaknya perangkat yang belum melek administrasi desa. Setiap tahun, desa sibuk dengan persoalan administrasi semisal RPJMDes, RKPDes hingga APBDes. Sebagian lagi bahkan dilaporkan hingga mempihak ketigakan pembuatan dokumen desa tersebut.

“Kan ngeri. Sudah ditebak, realisasinya seperti apa kalau pola perencanaannya saja tak jelas,” tandasnya.

Dan yang lebih miris lagi, tambah dia, terkait pengelolaan dana bergulir melalui UPK (Unit Pelaksana Kegiatan) di tingkat kecamatan. Bunga yang dikenakan bagi peminjam faktanya jauh di atas bunga bank konvensional. Bisa jadi, hal ini pula yang menyebabkan dana yang totalnya mencapai Rp 40 miliar ini mandeg.

“Masyarakat jadi enggan membayar. Lalu, faktor lainnya bisa jadi disebabkan pola pendekatan yang salah dilakukan pengelola terhadap peminjam. Bagi saya, Rp 40 miliar dana yang sangat besar,” ujarnya.

Dan hingga sekarang, aset-aset PNPM tersebut baik aset bergerak maupun tidak bergerak belum diserahterimakan kepada BKAD. Semuanya masih dalam penguasaan mereka. “Kami mengendus ada upaya kurang sehat atas pola pendampingan PNPM. Karenanya kami lebih respek, sekarang yang bekerja di lapangan adalah para tenaga pendamping desa hasil rekrutmen sehingga amanat UU Desa totalitas bisa dilaksanakan,” ujar Sastro.

Sementara itu, Koordinator Forum Masyarakat Pemerhati Desa (FMPD) Jawa Barat Indra Sudrajat mendesak pemerintah pusat untuk menyeleksi ulang petugas PNPM Mandiri, setelah berlakunya Undang-undang Desa.

“Untuk memenuhi rasa keadilan di masyarakat, eks PNPM yang masih bekerja tahun 2016 harus direkrut dan diseleksi ulang meski program PNPM Mandiri sudah bubar Tahun 2014 seiring lahirnya UU Desa maka secara otomatis program PNPM dengan bantuan desa jauh berbeda,” ujar ” ujar Indra di Purwakarta.

Sebabnya, kata dia, pendamping desa sebagai konsekuensi dari bantuan dana desa di UU Desa, juga melalui proses rekrutmen pada tahun 2015.

“Jika Eks PNPM langsung diperpanjang SK nya oleh pemerintah sangatlah tidak adil, karena Eks PNPM merupakan program pemerintahan masa lalu dan program PNPM mandiri beda sekali dengan di UU Desa,” ujarnya.

Jika pemerintah melakukan rekrutmen baru untuk pendamping desa, kata dia itu harus mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh rakyat indonesia agar mempunyai peluang. “Jadi Rekrutmen baru nanti bukan hanya untuk Eks PNPM tapi terbuka untuk seluruh rakyat Indonesia. (CN-01)

Comments

Portal berita online Purwakarta

Copyright © 2017 Cidahu News by Jabar Media Net(work)

To Top