Pendidikan

Lagi, Kebijakan Bupati Purwakarta Terkait SMK Swasta Dibatalkan PTUN

Lagi, Kebijakan Bupati Purwakarta Terkait SMK Swasta Dibatalkan PTUN

Cidahu.com – Kali kedua, kebijakan Bupati Purwakarta terhadap sejumlah SMK Swasta yang dianggap “bermasalah” dibatalkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.

SK Bupati Purwakarta Nomor : 421.3/Kep.792-Disdikpora/2015 Tentang Pencabutan Izin Operasional SMK Bina Taruna dan SMK Teknik Industri Kabupaten Purwakarta, dibatalkan (dinyatakan batal demi hukum) oleh PTUN Bandung pada 24 Maret 2016 lalu.

“Alhamdulillah berkat doa semua kita menang di PTUN dan saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu. Dengan dimenangkannya gugatan ini, jelas kepercayaan masyarakat bahwa hukum ditegakkan di negeri ini lebih yakin lagi,” kata Kepala SMK Bina Taruna (Bintar), Rd. Us Us Kusumanagara, SH, M.Pd kepada Cidahu News, melalui sambungan selulernya, Minggu (27/3/2016).

Menurutnya, SK tersebut menjadi sebuah hal yang ironis, pasalnya SMK Bintar bersama beberapa SMK lainnya di Jawa Barat, belum lama ini didaulat oleh Disdik Provinsi Jawa Barat untuk berkerja sama dengan dunia industri dari Jepang.

“Sebelumnya ada dua upaya hukum yang akan kami lakukan terhadap SK Bupati Purwakarta tersebut, pertama dalam ranah administrasi dengan PTUN dan wilayah pelanggaran hak azasi dengan Pengadilan HAM, Alhamdulillah, gugatan di PTUN kita menangkan, pada Kamis (24/3) lalu sudah dibacakan Hakim PTUN, nanti salinannya kita copy,” imbuhnya.

Dia juga mengingatkan, jangan sampai kebijakan Pemkab Purwakarta yang berkaitan dengan dunia pendidikan, malah menjadi bumerang.

“Dalam gugatan PTUN sebelumnya, sudah jelas, pihak SMK dikabulkan, kebijakan pemda dinilai tidak tepat, nah, kali ini saya mengingatkan jangan sampai langkah Pemkab dengan SK Bupati-nya menjadi hal hal yang disebut jatuh dua kali di lubang yang sama,” imbuhnya.

Diketahui, pada tahun sebelumnya, PTUN Bandung juga membatalkan SK Bupati Purwakarta Nomor 421.5/Kep-297-Disdikpora/2014 Tentang Larangan Menerima Peserta Didik Baru Bagi Sekolah Tertentu di Kabupaten Purwakarta dinyatakan batal demi hukum.

Dalam putusannya, Majelis Hakim PTUN Bandung memutuskan bahwa SK Bupati Purwakarta batal demi hukum dan telah melanggar asas proposionalitas dan asas persamaan, serta menghukum Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi untuk mencabut keberadaan SK tersebut, serta membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.700.000. (CN-01)

Comments

Portal berita online Purwakarta

Copyright © 2017 Cidahu News by Jabar Media Net(work)

To Top