Opini

PERBINCANGAN DENGAN TETEN MASDUKI ; Menatap Langkah Dedi Mulyadi Mensikapi Proyek Kereta Api Cepat

Dadan K. Ramdan

Oleh : Dadan K. Ramdan

OPINI, Cidahu.com – Langkah Presiden Jokowi yang memanggil H. Dedi Mulyadi, SH melalui Kepala Staf Kepresidenan yaitu Teten Masduki, tidak lain meminta dukungan Dedi Mulyadi selaku Bupati Purwakarta, agar segera melakukan perubahan Peraturan Daerah berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, hal ini dimaksudkan untuk tujuan kelancaran pembangunan jalur kereta api cepat tujuan Kota Bandung melalui Purwakarta.

Sepertinya tugas berat ini harus dilakukan oleh Dedi Mulyadi untuk merubah kawasan hijau menjadi dearah bisnis, agar jalur yang dilintasi kereta api masuk ke dalam RTRW yang sesuai dengan peruntukannya, tugas ini memang bukan hanya beban berat di pundak Purwakarta, melainkan juga melintasi 4 derah lainnya, yaitu Karawang, Bekasi, Bandung Barat dan Kabupaten Bandung.

Seperti kita ketahui, Kota Bandung telah dikenal sejak lama sebagai kota yang penuh dengan berbagi julukan mulai dari Paris Van Java, Kota Industri dan kini menjadi kota jasa, tentu menjadi pihak yang paling diuntungkan dengan adanya dukungan jalur kereta api cepat, sebab transportasi ini akan memberikan kemudahan yang berlipat ganda untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandung ke depan, sementara dampak positif bagi daerah lintasan jalur itu masih dalam kajian serius berbagai pihak, untuk kemudian dituangkan ke dalam regulasi yang mendukung agenda pemerintah pusat.

Lantas bagaimana dengan Purwakarta mensikapi hal ini, sebagai potensi yang juga tidak hanya menjadi pijakan kemegahan jalur ekonomi yang semakin membutuhkan teknologi sebagai sarana fasilitasi ofensive, tetapi hal ini harus memberikan juga dampak positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi daerah lintasan.

Melihat arah kebijakan diatas, sebagai daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tidak mungkin Bupati Purwakarta memberikan penolakan terhadap proyek jalur kereta api cepat, karena ini sudah menjadi keputusan negara, malah sebaliknya harus memberikan kesungguhan untuk mendukung proyek itu sebagai bentuk kepatuhan terhadap Presiden sebagai Kepala Negara.

Dalam hal ini Dedi Mulyadi melirik Kecamatan Sukasari dan Maniis sebagai dua daerah yang masih tertinggal dibandikan dengan daerah lainnya di Kabupaten Purwakarta, untuk dijadikan sebagai kompensasi pembangunan proyek jalur kereta api cepat.

Pembangunan dua tahun terakhir daerah ini melalui pembukaan jalur transportasi kabupaten, saya kira di rasa tidak hanya cukup dengan melibatkan Presiden dalam peresmian saja, tetapi juga perlu memberikan sodokan lebih tajam agar daerah ini memiliki kesejajaran dengan daerah lainnya dan ini menjadi perhatian serius, bahwa ketertinggalan itu tidak hanya di pelosok Kalimantan, Sumatera dan Papua, tetapi juga ada di pulau jawa, salah satunya adalah Purwakarta melalui Maniis dan Sukasarinya.

Untuk itu keadaan hampir 50 tahun masih menjadikan daerah ini sebagai daerah tertinggal, harus segera berubah drastis menjadi daerah maju dengan memanfaatkan pembangunan Proyek Jalur Kereta Api Cepat sebagai momentum yang tepat, apalagi posisi Purwakarta melalui Bendungan Jatiluhur telah memberikan keuntungan besar bagi DKI Jakarta serta daerah aliran Sungai yang dilaluinya yaitu Karawang dan Bekasi, dan tidak hanya itu, aliran ini pun bermanfaat untuk mengairi sawah-sawah di Subang bagian utara, Indramayu dan Cirebon.

Maka sudah layak rasanya kedua kecamatan ini segara menyambut proyek pembangunan jalur kereta api cepat sebagai momentum untuk berbenah diri, tidak hanya menunggu kebijakan daerah dan kebijakan pusat, tapi juga mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu memanfaatkan momentum untuk mengelola daerah ke dalam pusaran ekonomi yang mensejahterakan diri sebagai bentuk Kemerdekaan dari keterisolasian derah.

Comments

Portal berita online Purwakarta

Copyright © 2017 Cidahu News by Jabar Media Net(work)

To Top