Headline

Kejaksaan Kembalikan Berkas Perkara “Kunker Bodong” DPRD Purwakarta

kasus pasar jumaah purwakarta

Cidahu.com – Beberapa unsur bukti belum dilengkapi oleh Penyidik Kepolisian. Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwakarta kembalikan berkas perkara (P19) dugaan tipikor “Kunker Bodong” DPRD setempat.

“Berkas perkara dugaan kasus korupsi anggaran sekretariat DPRD Purwakarta tahun 2015 dengan tersangka M. Syachrul Koswara dan Khodariyah, karena belum lengkap kita kembalikan ke penyidik kepolisian (P19),” kata Kajari Purwakarta, Shinta Sasanti, SH, MH, kepada sejumlah awak media, Jumat (22/7/2016) lalu.

Dalam jumpa pers disela-sela acara Hari Bhakti Adhyaksa ke 56 itu, Kajari juga mengungkapkan sejumlah kasus mulai dari tilang, pidana dan perdata serta dua kasus tipikor lainnya pada medio Januari hingga Juni 2016.

“Perkara tipikor lainnya adalah, dugaan tipikor penjualan aset tanah negara Gunung Sembung di Sukatani dengan tersangka Dodi Hamdani dan Maman Juanda. Kasus tersebut dalam tahap penyelesain dan sedang pemberkasan,” ungkapnya.

Sementara, lanjut Kajari, untuk perkara tipikor yang telah diselesaikan adalah, tipikor program revitalisasi Pasar Palumbon, Maniis dengan terdakwa H. Asep Supriyatna dan kawan-kawan serta Hj. Tati Kuswati. “Perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau inkrah,” beber Kajari.

Sebelumnya diberitakan, anggaran Kunjungan Kerja (Kunker) pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Purwakarta di APBD 2015 meningkat hingga 5,2 Miliar, sedangkan ditahun sebelumnya hanya dianggarkan sebesar 1 Miliar. Peningkatan itu dianggap terlalu drastis karena mencapai 400 persen.

Pengamat Kebijakan Publik Purwakarta, Ir. Awod Abdul Gadir, menyebut DPRD Purwakarta periode saat ini yang baru terpilih terlalu menghambur-hamburkan uang. “Tahun lalu saja anggaran kunker pimpinan dan anggota DPRD dianggarkan 1 miliar, dan tahun ini naiknya luar biasa, menjadi 5,2 miliar, ada kenaikan drastis 400 persen,” kata Awod, belum lama ini.

Kondisi itu, kata dia, berbanding terbalik dengan anggaran pembahasan raperda yang dianggarkan di APBD 2015. “Anggaran untuk jalan-jalan berbalut kunjungan kerja mencapai Rp 5 miliar sedangkan untuk pembahasan raperda Rp 4 miliar, ini kan keterlaluan,” tutur Awod.

Dia menjelaskan, tugas dan kewajiban DPRD dalam undang-undang itu pengawasan, legislasi dan anggaran. “Dan anggaran DPRD Purwakarta untuk legislasi justru lebih kecil daripada anggaran untuk kunker. Makanya kami mendesak agar anggaran kunker itu dievaluasi dan diubah di tahun-tahun berikutnya,” ujarnya. (CN-01)

Comments

Portal berita online Purwakarta

Copyright © 2017 Cidahu News by Jabar Media Net(work)

To Top