Headline

Tahun 2016 Jawa Barat Darurat Anggaran Daerah

Tahun 2016 Jawa Barat Darurat Anggaran Daerah.
Oleh Dadan K. Ramdan, Wakil Sekretaris DPD I Partai Golkar Jabar

OPINI, Cidahu.com – Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menaikan APBD di Tahun 2016 menjadi 30 Triliun, meningkat 5 Triliun dibandingkan dengan APBD Tahun 2015, adalah rencana keterpaksaan, di tengah-tengah pendapat asli daerah (PAD) yang tidak mencukupi, dua rencana alokasi biaya besar yaitu Rp. 2,5 Triliun untuk Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati Majalengka dan posisi sebagai tuan rumah pelaksanan Pekan Olah Raga Nasional ke XIX yang rencananya menelan biaya sebesar Rp. 2,3 Triliun.

Perhatian tersebut harus merelakan Pemerintah Jawa Barat mengalihkan keseriusan untuk mendukung ujung tombak pembangunan daerah di 5.321 Desa atau sebesar Rp. 5,321Milyar, dana setengah trilun lebih ini atau sekitar Rp. 100 juta per desa batal di terima oleh setiap desa di seluruh Jawa Barat, dan untuk

mempercepat pembangunan Bandara International Jawa Barat (BIJB) bisa dipastikan kesulitan mencari pembiayaan.

Pembangunan BIJB ini kemudian memaksa Pemprov Jabar untuk berfikir meminta bantuan penanganan anggaran dari Pemerintah Pusat, dan ini ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke lokasi BIJB di Kertajati Majalengka, padahal pemerintah pusat sendiri sedang mengalami kesulitan anggaran akibat target defisit pemerintah pusat 2,15 persen terhadap PDB atau setara dengan Rp. 273,2 Triliun ternyata melebar sekitar 0,85% atau meningkat menjadi kurang lebih 3 %, belum lagi saat ini akan dipengaruhi oleh BREXIT yaitu refrendum inggris keluar dari Uni Eropa, dan ini diperkirakan akan berdampak pada nilai rupiah yang melemah, peningkatan defisit neraca APBD dan perlambatan Eksport.

Hal ini akan memaksa pemerintah pusat untuk mempertimbangkan kembali pendapatan negara dari sumber-sumber yang selama ini ada, pilihannya adalah melakukan revisi Pendapat Pajak, Pendapat negara Bukan Pajak (PNBP), Tax Amnesty atau utang luar negeri, semua itu kembali pada kesepakatan antara Pemerintah Pusat dengan DPR RI.

Di tengah Laju Pertumbuhan Ekonomi Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi (persen), 2011–2014 Jawa Barat di tahun 2011 yang tadi nya sebesar 4.78% meningkat di tahun 2012 menjadi 4.82%, tetapi kemudian menurun di tahun 4.70% dan kemudian menurun kembali di tahun 2014 3.49%, hal ini menambah beban Pemerintah Provinsi Jawa Barat karena angka kemiskinan yang terus mengalami fluktuasi meningkat yaitu di tahun 2013 sebesar 8.69% kemudian menurun di tahun 2014 sebesar 8.32 % kemudian meningkat lagi di tahun 2015 menjadi 9,61 %.

Meskipun angka kemiskinan masih dalam interval 9-10 persen sesuai dengan angka yang di patok oleh Pemerintah Pusat dan ini menyatakan bahwa angka kemiskinan dengan prosentasi 9,61 %, akan setara dengan jumlah 4,3 juta rakyat Jabar dalam keadaan miskin, belum lagi dengan angka pengangguran terbuka di Jawa Barat sebesar 7 persen, ini bahkan berada di luar angka interval Pemerintah Pusat sebesar 5,2-5,6 persen, selain itu kesenjangan ekonomi juga cukup melebar yaitu 0,41%, ini berada di atas angka yang telah di patok pemerintah pusat yaitu 0,39%.

Fitur ini akhirnya memaksa Pemerintah Jawa Barat untuk menyatakan posisi Darurat Anggaran melalui pasal 5 ayat 1 Peraturan daerah Nomor 10 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Kondisi seperti ini semesti nya sudah harus diantisipasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, untuk tidak mengambil program prestisius ditengah-tengah ketidak berdayaan, seperti kegiatan PON dan berencana membangun mesjid megah yang rencana nya menelan biaya Rp. 1 Triliun, Pembacaan ini sudah harus dapat dilakukan sejak awal melalui INDEKS BERANTAI/Chain Index mulai tahun 2013 dan 2014 sebagaimana dalam tabel 1 di bawah ini.

Tahun 2016 Jawa Barat Darurat Anggaran Daerah

Melihat data di atas, tentu Ada hal penting yang perlu difokuskan oleh Pemerintah Jawa Barat, yaitu meningkatkan program pembangun untuk mendukung laju pertumbuhan ekonomi yang akhir-akhir ini merosot di banyak lapangan usaha atas dasar harga konstan.

Beberapa sektor lapangan usaha yang mengalami penurunan pendapatan diantaranya adalah sebagaimana dalam tabel 2 dibawah ini.

Tahun 2016 Jawa Barat Darurat Anggaran Daerah 2

Dari tabel 2 dapat diketahui dari ke sembilan lapangan usaha ini mengalami penurunan, dan ini perlu memberikan perhatian secara serius, bahkan sangat signifikan pada sektor lapangan usaha pertanian, kehutatan dan perikanan, dan ini adalah wilayah yang langsung banyak bersentuhan dengan rakyat dipedesaan, data ini dapat mengindikasikan lemahnya dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap masyarakat pedesaan, khususnya dalam meningkatkan kemampuan ekonomi rakyat.

Kedua adalah sektor Industri Pengelohan, mengingat pada sektor lapangan usaha ini banyak cabang-cabang industri yang mendukung peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat yang dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat buruh di pinggiran perkotaan maupun di wilayah desa kota.

Hal lain yang ketiga untuk memberikan sumbangan terhadap laju pertumbuhan ekonomi maka Pemerintah Jawa Barat perlu mendukung tata kelola potensi ekonomi secara lebih khusus menggenjot sektor usaha menuju pemerataan ekonomi berkeadilan yang merata dan tetap memberikan sumbangan alokasi dana desa serta bantuan untuk rakyat miskin dan pengendalian pengangguran jadi bukan menghambur-hambur anggaran pada alokasi yang tidak tepat sasaran hanya untuk mengejar program prestisius saja.

Comments

Portal berita online Purwakarta

Copyright © 2017 Cidahu News by Jabar Media Net(work)

To Top