Headline

Penggunaan Dana PNPM Dipertanyakan, DPRD Purwakarta Panggil UPK

Dana PNPM

Cidahu.com – Adanya perubahan status Unit Pengelola Keuangan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyakarat (DAPM) program PNPM mandiri Perdesaan menjadi Perkumpulan Badan Hukum (PBH) yang dilakukan oleh beberapa UPK di Purwakarta menimbulkan pertanyaan bagi anggota DPRD Kabupaten Purwakarta.

Selain adanya perubahan tersebut, pemanggilan itu juga bertujuan untuk mengklarifikasi penggunaan dana selama bertahun-tahun yang dikelola oleh UPK yang jumlahnya mencapai puluhan miliar rupiah.

“Memang benar kami akan minta klarifikasi semua penggunaan dana tersebut, apakah sudah sesuai dengan peruntukan atau tidak,” kata Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Purwakarta Fitri Maryani, Senin (03/04/2017).

Fitri menjelaskan dalam pemanggilan tersebut Komisi I juga berencana akan menghadirkan Asda I Bagian Hukum untuk menjelaskan secara rinci payung hukum lembaga UPK yang sejak 2009 lalu melalui Keputusan Presiden berubah nama dari pengurus PNPM.

Sedangkan program PNPM Mandiri Perdesaan telah berakhir per tanggal 01 Januari 2015.

“Tidak hanya payung hukumnya saja yang akan kita mintai keterangan, namun terkait penyaluran dana UPK selama ini apa memang sudah sesuai peruntukannya,” jelasnya.

Salah satu pengurus Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang namanya enggan disebutkan mengakui memang ada surat pemanggilan tersebut.

“Iya besok ada panggilan dari DPRD pak, bentuknya klarifikasi,” ungkapnya.

Sementara itu di tempat terpisah, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kebijakan Pembangunan (Elkap) Purwakarta Anas Ali Hamzah mengatakan bahwa Komisi I DPRD Purwakarta harus juga memintai keterangan mengenai adanya pencairan dana purnabakti atau dana pensiun seperti yang terjadi pada UPK Darangdan.

Anas menilai bahwa dana purnabakti atau dana pensiun ini hanya kebijakan lokal semata yang dugaannya mementingkan beberapa orang saja. Di Kabupaten lain di Jawa Barat, Ia tidak menemukan adanya kebijakan soal dana pensiun ini.

“Komisi I (DPRD Purwakarta) harus juga meminta kejelasan dan meluruskan soal kebijakan lokal dana pensiun yang hanya berlindung di balik AD/ART PBH UPK dan MAD yang notabenenya UPK saat ini sedang dalam posisi tidak memiliki payung hukum dari Negara,” ungkap Anas.

Lanjut Anas, Komisi I DPRD Purwakarta juga harus menelusuri para penerima dana pensiun itu apakah berhenti sebagai pengelola atau sekedar bulak-balik identitas semata.

“logikanya, kalau ada dana pensiun ya pengelola atau anggota BKAD yang menerima harus berhenti. Kan pensiun?!” pungkasnya.

Comments

Portal berita online Purwakarta

Copyright © 2017 Cidahu News by Jabar Media Net(work)

To Top