Geliat Calon Bupati Jalur Independen di Purwakarta

Cidahu.com – Selain sejumlah nama tokoh yang digadang-gadang bakal tarung di Pilkada Purwakarta lewat jalur partai politik. Nama, Ir. H. Zainal Arifin, M.T (Kang Ipin) semakin menguat di bursa calon pada jalur independen.

“100 ribu KTP dan dukungan untuk persyaratan calon independen sudah terkumpul. Padahal, untuk Purwakarta KPU mengisyaratkan hanya sekitar 47 ribu KTP saya,” ujar Kang Ipin kepada cidahu.com, Sabtu (8/4/2017).

Ditanya siapa yang akan mendampinginya (sebagai wakil bupati) dosen tetap di UII Yogyakarta itu menyerahkan persoalan tersebut kepada putusan konvensi para alim ulama di Purwakarta.

Sebelumnya, lanjut Kang Ipin sejumlah alim ulama di Purwakarta mendatanginya di Yogyakarta, para sesepuh meminta dia untuk berjuang menyempurnakan pembangunan Purwakarta dengan cara maju menjadi calon kepala daerah di Pilkada mendatang.

“Nah, hari ini, untuk persoalan siapa nanti yang akan jadi wakil saya, tentunya saya juga harus menunggu putusan para alim ulama. Tenang, saja, biar nanti para sesepuh dan alim ulama yang memutuskan. Karena subtansinya, bergerak itu, ya harus berjamaah,” ungkap Kang Ipin.

Ditemui di tempat yang sama (Posko Kang Ipin) di Sulukuning, Jalan Arteri Purwakarta-Padalarang. Team Edifikator Calon Independen Kang Ipin, Zainal Abidin menambahkan, bahwa kepemimpinan dalam perspektif perpolitikan adalah suatu yang harus selalu dibangun dan dijaga dengan baik, dan tentunya bukanlah sekedar hal yang dikejar dengan segala cara bisa dihalalkan.

“Karena dengan motif membangun dan menjaga inilah, kita akan dapat melahirkan pemimpin yang autentik dan berkualitas. Autentik dalam berintegritas, autentik dalam berkapasitas, autentik dalam pengalaman dan autentik dalam ketaatan menjalankan perintah agamanya,” ujar Zainal Abidin.

Untuk diketahui; UU 10/2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU 1/2015 Tentang Penetapan PP Pengganti UU 1/2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi UU mengisyaratkan, calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai cabup atau cawabup jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan.

Dengan ketentuan sebagai berikut; Jika kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250 ribu jiwa harus didukung paling sedikit 10 persen. Kemudian jika kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250 ribu sampai dengan 500 ribu jiwa harus didukung paling sedikit 8,5 persen.

Sementara, kabupaten atau dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500 ribu sampai dengan 1 juta jiwa harus didukung paling sedikit 7,5 persen. Dan kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1 juta jiwa harus didukung paling sedikit 6,5 persen.

Dukungan sebagaimana dimaksud dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi e-KTP atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan pemilihan paling singkat 1 tahun dan atau tercantum dalam DPT pemilihan umum sebelumnya. (red)

Topic:

Just For You

Dedi Mulyadi Berikan Motivasi Pada Bocah Rapuh Tulang

Cidahu.com – Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi menjenguk Muhammad Fahri Assidiq (11), bocah penderita penyakit kerapuhan tulang atau osteogenesis imperfecta di kediaman Fahri, Kelurahan Cipadung RT 02/04, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung Jawa Barat hari ini Sabtu (8/4/2017).

Dedi yang sebenarnya sedang dalam perjalanan untuk menghadiri Rapat Kerja Daerah DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung itu menyempatkan untuk menjenguk Fahri lantaran mendengarnya melalui pemberitaan di salah satu media online nasional.

Melihat langsung kondisi Fahri yang hanya bisa terbaring, Dedi mengajak bocah yang bercita-cita ingin masuk Pesantren Daarut Tauhid pimpinan dai kondang Abdullah Gymnastiar atau Aa Gym itu untuk berbincang. Ia terlihat memberikan motivasi agar Fahri memiliki keyakinan dan kekuatan untuk sembuh dari penyakitnya  tersebut.

“Hoyong naon? Damang heulanya Fahri, kedah sehat, kedah sumanget, kan Fahri hoyong lebet pasantren, jadi Fahri na kedah damang heula (Pengen apa? Sehat dulu ya Fahri, harus sehat, harus semangat, kan Fahri mau masuk pesantren, jadi Fahri harus sehat dulu),” ucap Dedi yang diikuti oleh senyum simpul di wajah Fahri.

Penyakit langka yang diderita Fahri, menurut keterangan Ibunya, Sri Astati Nursani (32) sudah diidap sejak anaknya itu berusia 4 Tahun.

“Mulai ketahuan itu saat usia 4 Tahun, kalau anak saya batuk pasti salah satu tulangnya ada yang patah atau bergeser,” kata Sri.

Sri pun sempat menjelaskan kesulitan yang dialami olehnya selama mengobati Fahri. Bekerja sebagai penjual asongan tissue tidak membuatnya berhasil menutupi seluruh biaya pengobatan Fahri. Belum lagi, ia juga harus memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Beban Sri pun kian berat sebagai tulang punggung keluarga setelah ia bercerai dengan suaminya 4  tahun yang lalu.

“Dicukup-cukupkan saja, utamanya untuk pengobatan Fahri, sisanya saya gunakan untuk makan sehari-hari. Alhamdulillah, ada Kang Dedi membantu, memberikan motivasi, bukan hanya berkunjung dan melihat anak saya tetapi juga membantu biaya pengobatan dan kebutuhan hidup,” ujarnya.

Soal bantuan, Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi enggan menyebutkan nilai nominal uang yang ia berikan. Ia hanya berharap, bantuan tersebut dapat mengurangi beban hidup Fahri dan Ibunya, juga meringankan beban biaya pengobatan yang selama ini harus dibayar secara rutin.

“Saya kesini memberikan support saja, supaya Ibunya bisa fokus untuk mengurus Fahri dan tidak memikirkan hal lain,” singkatnya.

Dedi pun memohon doa atas kesembuhan Fahri. Ia juga berharap Fahri bisa tumbuh seperti anak-anak normal yang lain.

“Mohon do’a untuk kesembuhan Fahri. Cita-citanya ingin masuk pesantren. Insya Allah nanti kita fasilitasi,” pungkas pria yang juga budayawan Sunda tersebut. (RLS-CN)

Topic:

Just For You

Mahasiswa Asal Purwakarta Siap Kibarkan Bendera PERMATA Di Karawang

Purwakrta, Pengurus Besar Perhimpunan Mahasiswa Purwakarta (PB PERMATA) kunjungi mahasiswa asal purwakarta yang kuliah di karawang. Pada kunjungan tersebut yang bertempatkan di kampus UNSIKA dan di hadiri langsung ketua PB PERMATA Dion Murdiono. Jum’at (07/04/2017)

Sebagai organisasi primordial kedaerahan PERMATA bertujuan untuk mewadahi mahasiswa asal Purwakarta yang sedang mengenyam pendidikan strata di seluruh Indonesia. Hal ini di sampaikan oleh Dion Murdiono selaku Ketua Umum PB PERMATA saat berkunjung ke kampus UNSIKA jumat kemarin. Kedatangan Dion bertujuan untuk melakukan pengembangan sayap organisasi sekaligus persiapan deklarasi PERMATA Cabang Karawang.

“PERMATA sedang melakukan kaderisasi besar-besaran dengan pembuatan cabang-cabang diseluruh Indonesia. Terkait deklarasi PERMATA Cabang Karawang, itu artinya akan bertambah jumlah keluarga baru dan kekuatan baru untuk mengabdi terhadap purwakarta tercinta. Sesuai dengan semboyan Merekatkan Ukhuwah Mengembangkan Potensi, kita adalah satu keluarga, dan mari bersama-sama mengembangkan potensi yang ada didalam diri kita untuk mengabdi kepada Purwakarta tercinta.” Ujar Dion.

Adanya rencana untuk membentuk PERMATA Cabang Karawang mendapat antusiasme positif dari mahasiswa setempat. Bagi mereka kehadiran PERMATA akan membuat mahasiswa yang berasal dari Purwakarta tidak menjadi kacang lupa kulitnya, dan ilmu yang di dapat harus dilakukan untuk mengabdi terhadap Purwakarta.

Gani (22) mahasiswa UNSIKA menuturkan,”Meskipun tidak ada persiapan untuk menyambut kedatangan PB PERMATA, tetapi saya yakin pertemuan ini akan membuahkan hasil. Bagi saya ini luar biasa, sebab hadirnya PB PERMATA untuk membentuk PC. PERMATA KARAWANG seperti sedang dikunjungi oleh adik dan kaka. Dan yang terpenting semoga pertemuan ini bisa berlanjut dan menciptakan manusia-manusia yang jujur di Indonesia khususnya si Purwakarta.”

Sebelum menutup pertemuan yang berlangsung lama ini, Dion selaku Ketua Umum menyatakan langkah selanjutnya yang akan diambil oleh PB PERMATA adalah membentuk tim solid untuk menjadi cikal bakal lahirnya PERMATA Cabang Karawang. Rencana ini disambut baik oleh Santika Nurpatimah (20) mahasiswa UNSIKA.

“Saya merasa bangga akan menjadi bagian dari PERMATA. Dan saya ucapkan terima kasih kepada kang Dion beserta jajarannya atas kepercayaan beliau kepada saya bersama rekan saya untuk membangun cikal bakal PERMATA di Karawang. Semoga PERMATA Cabang Karawang akan segera terbentuk, mengingat pentingnya organisasi ini.” tutur Santika.

Topic:

Just For You

Kapolda Jabar Kagum Dengan Dua Museum Digital Di Purwakarta

Cidahu.com – Dalam kunjungan kerja Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Barat (Jabar) Irjen Pol Dr Anton Charliyan di Kabupaten Purwakarta, Kapolda Jabar sempat mengunjungi 2 Museum Digital yang di bangun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta.

Anton didampingi oleh Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi serta Kapolres Purwakarta AKBP Hanny Hidayat menyempatkan diri melihat 2 museum digital yang menceritakan tentang sejarah kesundaan dan nusantara, pada Kamis malam (06/04/2017).

Usai berkeliling, pujian terhadap kedua museum atau diorama itu terlontar dari Anton. Dirinya merasa kagum atas proses pembangunan yang sudah dilakukan di Purwakarta. Dua hal menjadi sorotan Anton malam tersebut yakni, falsafah kesundaan yang kental dalam diorama dan kecangggihan teknologi yang berhasil menampilkan nilai sejarah secara informatif.

“Museum Diorama ini sangat unik dan istimewa. Saya kira harus menjadi inspirasi bagi kepala daerah lain, mereka tidak boleh sungkan untuk datang ke Purwakarta. Tadi Kang Dedi sempat menyampaikan akan ada Diorama Polisi, saya yakin hasilnya pasti akan bagus,” ungkap Anton.

Anton pun menilai, selain mengedepankan aspek utilitas atau kegunaan, produk pembangunan yang dihasilkan oleh Kepala Daerah pun harus menjunjung nilai estetika.

Sehingga, unsur pengetahuan dan kesenian dapat dipadukan dalam sebuah sajian informasi yang tidak membosankan.

“Kita harus jujur, program semacam ini layak ditiru sehingga seluruh daerah bisa saling menguatkan dan memajukan. Kepemimpinan yang kreatif dan inovatif juga bisa menghasilkan produk yang estetis,” terang Anton.

Pujian yang sama terlontar dari Anton usai menyaksikan pertunjukan Air Mancur Taman Sri Baduga. Khusus soal air mancur, Ia berujar bahwa pertunjukan yang baru saja dia saksikan itu bukan kelas daerah tetapi kelas nasional bahkan internasional.

“Kembali lagi, ini produk inovatif dan kreatif, sudah seharusnya menjadi ikon nasional bahkan internasional,” puji Anton.

Mendapat hujan pujian dari Kapolda Jawa Barat, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengucapkan terima kasih. Ia berujar bahwa apa yang dia lakukan di Purwakarta hanya merupakan darma bakti sebagai putra Sunda.

“Saya terima kasih kepada Pak Kapolda, ini suplemen bagi saya untuk tetap semangat dalam bekerja, karena sudah merupakan kewajiban saya sebagai orang Sunda untuk berlaku seperti ini. Alhamdulillah, kalau berhasil diterima semua orang,” pungkasnya.

Topic:

Just For You

Program Berbasis Kebudayaan Di Purwakarta Diapresiasi Kapolda Jabar

Cidahu.com – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Barat (Jabar) Irjen Pol Dr Anton Charliyan menyampaikan apresiasinya atas program berkebudayaan Sunda yang tengah digalakan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat sejak Tahun 2008 lalu.

Anto mengaku sudah sejak lama tertarik dengan program berbasis kebudayaan dan ingin belajar secara langsung kepada Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi.

Hal tersebut Ia ungkapkan dalam acara silaturahmi jajaran Kapolda Jabar dengan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang digelar Kamis (06/04/2017) di Bale Maya Datar Purwakarta.

“Selain sebagai ajang silaturahmi, dikesempatan ini juga secara langsung Saya mengapresiasi program kebudayaan yang diterapkan oleh Dedi Mulyadi selaku Bupati Purwakarta,” kata Anton.

Menurut Anton Pembangunan berbasis kebudayaan merupakan pengamalan terhadap nilai-nilai kebhinnekaan yang dianut oleh bangsa Indonesia.

Untuk menggarap pembangunan ini sampai akhir, dibutuhkan konsistensi kepala daerah dalam mengawal setiap kebijakan yang ia tetapkan.

“Saya mendukung konsistensi Bupati Purwakarta dalam memperjuangkan budaya Sunda. Prinsip ini adalah pengamalan kebhinnekaan, karena kebudayaan adalah kekayaan kita yang harus kita jaga,” ujarnya.

Bukan hanya konsistensi, mantan Kapolda Sulawesi Selatan itu pun menegaskan, Kepala Daerah harus memiliki keberanian dalam memajukan local genius yang ada di wilayahnya.

Sebagai contoh, Sunda memajukan kebudayaan Sunda, Jawa memajukan kebudayaan Jawa, Maluku memajukan kebudayaan Maluku.

“Seorang Kepala Daerah harus berani seperti ini, ini kewajiban bagi seluruh anak bangsa,” tandasnya.

Menanggapi dukungan Kapolda Jabar, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi berterima kasih dan mengamini seluruh paparan Anton.

Dalam pertemuan tersebut, kedua tokoh Sunda itu pun terlihat akrab dan memiliki visi yang sama tentang kesundaan.

Menurut Dedi, langkah yang dia lakukan di Purwakarta merupakan bagian dari pembangunan berbasis kearifan lokal. Oleh karena Purwakarta merupakan daerah yang secara kultur termasuk ke dalam kebudayaan Sunda. Maka Dedi memilih kesundaan untuk diterjemahkan ke dalam visi dan program pembangunan di wilayahnya.

“Pembangunan kesundaan itu harus terlihat dalam seluruh bidang, mulai dari arsitektur sampai pola pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Dedi.

Tradisi masyarakat Sunda zaman dahulu, sedang dihidupkan kembali di Purwakarta, Dedi mencontohkan “beras perelek”, konsep tata kelola lingkungan hingga arsitektur yang hari ini sudah berhasil diterapkan di Purwakarta.

“Tradisi masyarakat Sunda di masa lalu itu coba kita hadirkan kembali,” pungkasnya.

Sebelum bertolak untuk beristirahat, Kapolda Jabar sempat memberikan kenang-kenangan berupa Kujang yang menjadi simbol kewibawaan Sunda kepada Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi. Sementara itu, Dedi memberikan Patung Menong dan sejumlah buku tentang kesundaan yang menjadi buah pikirnya selama menjabat sebagai Bupati.

Topic:

Just For You

Ini, Kriteria Calon Bupati Purwakarta Versi PSI

Cidahu.com – Sejumlah tokoh berlatarbelakang politisi, birokrasi, tokoh agama sampai pengusaha digadang-gadang bakal meramaikan bursa Pilkada Purwakarta yang akan digelar Juni 2018 mendatang. Lalu seperti apa kriteria calon pengganti Kang Dedi Mulyadi itu?

“Sebagai warga Purwakarta, buat saya bupati mendatang harus memenuhi setidaknya empat kriteria. Pertama, kecerdasan (brain power), kemudian visi dan mimipi-mimpi besar (dream), lalu memiliki semangat pantang menyerah (spirit) yang kuat, dan rasa percaya pada kekuatan sendiri atau kekuatan internal (confidence),” ujar Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Purwakarta, Agus Sanusi, kepada Cidahu News, Kamis (6/4/2017).

Menurutnya, pemimpin ideal adalah sosok yang bisa diandalkan dalam suatu komunitas, dihormati, dikagumi, dicintai dan disayangi oleh rakyatnya. Setidaknya bisa memenuhi beberapa kriteria yang disebutkan diatas. “Seorang pemimpin mempunyai kewajiban yang pokok, yaitu mengayomi dan mensejahterakan rakyat yang dia pimpin,” imbuhnya.

Agus berharap, dalam Pilkada Purwakarta mendatang, masyarakat hendaknya lebih selektif dalam menentukan pilihannya, hindari politik uang dan jangan mau diintimidasi. “Dalam memilih pemimpin harus ditelaah terlebih dahulu dan potensi yang ia miliki, sikap dan kepribadiannya sehari-hari serta aspek-aspek lainnya,” kata Agus.

Selain itu, lebih jauh Agus menambahkan, diluar kriteria diatas Purwakarta juga butuh change leaders alias pemimpin perubahan. Nah, sang pemimpin harus punya determinasi untuk melakukan perubahan itu serta mengambil resiko untuk melakukan perubahan.

“Indikatornya dapat terlihat dari pola-pola sosialisasi dan kampanye apakah membuat pola-pola baru yang kreatif dan memberdayakan atau menggunakan cara-cara lama,” tuturnya.

Dan harus berkomitmen untuk menjaga keberagaman terutama ditengah-tengah isu Sara dan intoleransi. Harus tetap menjaga NKRI tetap utuh. “Yang pasti kita harus punya standar dalam setiap suksesi kepemimpinan standar itu harus naik tidak boleh turun. Itu kaitannya nanti dengan sejauh mana partai politik atau organisasi di Purwakarta mampu melahirkan calon pemimpin yang berkualitas,” demikian Agus Sanusi. (red)⁠⁠⁠⁠

Topic:

Just For You

Bukti Purwakarta Sejahtera Dengan Berkurangnya KPM Rastra

Cidahu.com – Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Beras Sejahtera (Rastra) yang dulu lebih dikenal dengan nama Raskin di Purwakarta mengalami penurunan.

Menurut Data Badan Urusan Logistik Sub Drive Purwakarta – Subang, tahun 2016 jumlah KPM Rastra tercatat sebanyak 48.354 Kepala Keluarga (KK), sementara Tahun 2017 ini, terjadi penurunan sebesar 3,76% ke angka 46.582 KK.

Jatah Rastra untuk wilayah Purwakarta sendiri tahun ini mencapai 2.096,16 Kg yang sudah mulai didistribusikan sejak Januari sampai Maret Tahun 2017 ini.

Kepala Badan Urusan Logistik Sub Drive Purwakarta – Subang Dedi Apriliyadi mengungkapkan, trend penurunan jumlah KPM Rastra memang terjadi secara nasional, tak terkecuali Kabupaten Purwakarta.

Akibat penurunan yang cenderung terjadi setiap tahun, Ia mengaku harus kembali melakukan sinkronisasi data untuk digunakan dalam pendistribusian Rastra selanjutnya.

“Penurunannya terjadi secara nasional, termasuk Purwakarta yaitu sebesar 3,76%, karena itu kami akan update terus datanya,” ungkap Dedi dalam acara Penyaluran Beras Rastra Tingkat Kabupaten di Bale Maya Datar, kompleks Setda Purwakarta, Jalan Gandanegara No 25. Selasa (04/04/2017).

Penurunan jumlah KPM Rastra ini, tambah Dedi, sangat memiliki nilai positif. Sebab menurutnya, kondisi ini sekaligus menggambarkan bahwa masyarakat Purwakarta mengalami peningkatan kesejahteraan.

“Pagu ini turun sangat bagus ya, artinya masyarakat Purwakarta kesejahteraannya meningkat,” katanya menambahkan.

Jumlah Rastra yang dibagikan di Purwakarta sendiri, setiap bulannya mencapai 698.730 Kilogram. Jumlah ini menjadi 8.384.760 Kilogram jika diakumulasi dalam satu tahun.

Di tempat yang sama, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi berpesan kepada aparat desa agar tertib dalam menyelesaikan proses administrasi Rastra.

Selain itu, ia juga memerintahkan agar Rastra diberikan secara tetap sasaran dengan kuantitas dan kualitas mutu yang terjamin.

“Salurkan dengan tertib, bereskan administrasinya dengan baik, jangan sampai ada keterlambatan penyaluran maupun pembayaran,” kata Dedi.

Dalam kesempatan tersebut pun Dedi sempat memberikan tantangan kepada seluruh aparat desa yang hadir. Ia berujar, jika akhir tahun ini seluruh desa dapat melaksanakan program peningkatan kesejahteraan, maka gaji aparat desa akan Ia tambah.

“Kalau mau bebas Rastra ya jalankan program beras perelek dengan baik, tingkatkan kesejahteraan warga melalui program yang sudah digulirkan. Tahun 2018, gaji Kades saya naikan menjadi Rp7,5 Juta dan gaji RT menjadi Rp 1 Juta,” pungkasnya.

Topic:

Just For You

Disinyalir Ada Potensi Penyelewengan Dana PNPM oleh UPK

Cidahu.com – Komisi I DPRD Purwakarta menyebut ada potensi penyelewengan dana Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM di Purwakarta.

Hal ini dipicu minimnya pengawasan dana UPK yang totalnya mencapai Rp 47 miliar tersebut. Terlebih setelah program warisan era Presiden SBY tersebut dihentikan pada akhir Desember 2014.

“Minim sekali pengawasannya,” kata Ketua Komisi I DPRD Purwakarta, Fitri Maryani usai hearing dengan pengelola UPK se-Purwakarta, Selasa, (4/4/2017).

Bahkan, kata Fitri, selama dua tahun terakhir pengelolaan dana UPK nyaris tanpa pengawasan. Apalagi, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai leading sector di daerahnya tidak jelas. Baru pada 2017 ada SKPD yang lebih fokus mengawal program ini, yakni DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa).

Hal ini pula, lanjut Fitri, penyebab munculnya dualisme legalitas di kalangan UPK. Sebagian tetap mengacu ke Perbup 70/2015, sebagian lagi ke PBH, Perkumpulan Berbadan Hukum.

“Dan UPK yang memilih menjadi PBH ini yang akhirnya jadi polemik. Sebab selain terindikasi praktek privatisasi aset, juga diperparah munculnya klausul dana purnabakti bagi para pengelolanya,” tutur Fitri.

Tidak berlebihan, kata dia, jika pada akhirnya muncul anggapan dari masyarakat bahwa dana UPK ini jadi bancakan sekelompok orang. Apalagi, ada UPK yang sudah mencairkan dana purnabakti tersebut padahal seluruh pengelolanya masih aktif.

“Hasil hearing tadi, akan kita bahas lagi di tingkat internal untuk jadi bahan diskusi dengan pihak terkait. Termasuk, bisa jadi nanti dengan penegak hukum untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran dalam kasus tersebut,” beber Fitri. (red)⁠⁠⁠⁠

Topic:

Just For You

PBH UPK Kangkangi Perbup 70/2015

Cidahu.com – Dalam prakteknya, perubahan status Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM menjadi Perkumpulan Berbadan Hukum (PBH) oleh 8 UPK dari 16 UPK di Purwakarta dianggap sebagai sikap pembangkangan terhadap Peraturan Bupati (Perbup) Purwakarta No 70 Tahun 2015.

Mengingat, tidak lama setelah program PNPM dihentikan pada Desember 2014, Pemkab Purwakarta melalui bupati langsung mengeluarkan aturan berupa Perbup.

Tujuannya untuk melegalisasi dan menyelamatkan aset PNPM. Salah satunya Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) berupa dana bergulir yang totalnya mencapai Rp 47 miliar.

Dalam Perbup tersebut dikatakan pengelola DAPM tetap UPK dan BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa). Status dana UPK masih bersifat publik. Dalam perbup juga tidak dikenal adanya dana purnabakti bagi pengelola.

Payung hukum perbup dianggap tepat karena daerah juga rutin menyertakan dana cosharing sebesar 5 persen dari total dana yang diberikan pusat. Sehingga bisa dikatakan dalam DAPM ada dana daerah didalamnya.

“Sekarang tiba-tiba mereka (pengelola UPK) justru mem-PBH-kan UPK. Padahal dulu kan mereka juga yang merengek-rengek minta Perbup,” ujar Ketua Gerakan Moral Masyarakat Purwakarta (GMMP) Hikmat Ibnu Aril, Selasa, (4/4/2017).

Adanya PBH, sebut Aril, otomatis menegasikan amanat Perbup 70/2015. Sebab ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perbup yang jauh-jauh hari sudah disusun itu otomatis tidak berlaku bagi PBH. Lebih parah lagi, dengan PBH juga ada indikasi privatisasi dana UPK miliaran rupiah tersebut.

“Perbup akhirnya hanya berlaku bagi 8 UPK lain yang masih non PBH. Bagi yang sudah PBH, tidak ada apa-apanya,” tegas Aril.

Diketahui, 8 dari 16 UPK di Purwakarta telah merubah statusnya menjadi PBH. Dalam AD/ART mereka juga memasukan klausul adanya dana purnabakti bagi pengelola. Khususnya bagi unsur UPK, BKAD dan Badan Pengawas. Besarannya setengah gaji dikali masa kerja yang rata-rata 16 tahun. Adapun honor mereka tiap bulan berkisar Rp 4-8 juta. UPK Darangdan bahkan sudah mencairkan dana tersebut totalnya Rp 100 juta. (red)⁠⁠⁠⁠

Topic:

Just For You

Penggunaan Dana PNPM Dipertanyakan, DPRD Purwakarta Panggil UPK

Cidahu.com – Adanya perubahan status Unit Pengelola Keuangan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyakarat (DAPM) program PNPM mandiri Perdesaan menjadi Perkumpulan Badan Hukum (PBH) yang dilakukan oleh beberapa UPK di Purwakarta menimbulkan pertanyaan bagi anggota DPRD Kabupaten Purwakarta.

Selain adanya perubahan tersebut, pemanggilan itu juga bertujuan untuk mengklarifikasi penggunaan dana selama bertahun-tahun yang dikelola oleh UPK yang jumlahnya mencapai puluhan miliar rupiah.

“Memang benar kami akan minta klarifikasi semua penggunaan dana tersebut, apakah sudah sesuai dengan peruntukan atau tidak,” kata Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Purwakarta Fitri Maryani, Senin (03/04/2017).

Fitri menjelaskan dalam pemanggilan tersebut Komisi I juga berencana akan menghadirkan Asda I Bagian Hukum untuk menjelaskan secara rinci payung hukum lembaga UPK yang sejak 2009 lalu melalui Keputusan Presiden berubah nama dari pengurus PNPM.

Sedangkan program PNPM Mandiri Perdesaan telah berakhir per tanggal 01 Januari 2015.

“Tidak hanya payung hukumnya saja yang akan kita mintai keterangan, namun terkait penyaluran dana UPK selama ini apa memang sudah sesuai peruntukannya,” jelasnya.

Salah satu pengurus Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang namanya enggan disebutkan mengakui memang ada surat pemanggilan tersebut.

“Iya besok ada panggilan dari DPRD pak, bentuknya klarifikasi,” ungkapnya.

Sementara itu di tempat terpisah, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kebijakan Pembangunan (Elkap) Purwakarta Anas Ali Hamzah mengatakan bahwa Komisi I DPRD Purwakarta harus juga memintai keterangan mengenai adanya pencairan dana purnabakti atau dana pensiun seperti yang terjadi pada UPK Darangdan.

Anas menilai bahwa dana purnabakti atau dana pensiun ini hanya kebijakan lokal semata yang dugaannya mementingkan beberapa orang saja. Di Kabupaten lain di Jawa Barat, Ia tidak menemukan adanya kebijakan soal dana pensiun ini.

“Komisi I (DPRD Purwakarta) harus juga meminta kejelasan dan meluruskan soal kebijakan lokal dana pensiun yang hanya berlindung di balik AD/ART PBH UPK dan MAD yang notabenenya UPK saat ini sedang dalam posisi tidak memiliki payung hukum dari Negara,” ungkap Anas.

Lanjut Anas, Komisi I DPRD Purwakarta juga harus menelusuri para penerima dana pensiun itu apakah berhenti sebagai pengelola atau sekedar bulak-balik identitas semata.

“logikanya, kalau ada dana pensiun ya pengelola atau anggota BKAD yang menerima harus berhenti. Kan pensiun?!” pungkasnya.

Topic:

Just For You