Pendidikan

SMK Negeri Terfavorit di Purwakarta Berikan Klarifikasi Soal PPDB

Cidahu.com – Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Purwakarta berikan klarifikasi terkait adanya isu miring mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online di Sekolah tersebut saat menerima audiensi Ormas GIBAS, Kamis (13/07/2017).

Aang Sabar selaku Ketua panitia PPDB SMKN 1 Purwakarta menjelaskan bahwa mekanisme yang dilakukannya dalam PPDB Online untuk jalur Non Akademik Afirmasi yang menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) masuk dalam Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP), serta sistem zonasi dan prestasi, sudah sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku.

“Saya meyakini SKTM yang dibawa para siswa itu benar adanya. Dan terkait zonasi, kita menggunakan aplikasi google Maps yang akurasinya dijamin,” jelasnya saat menerima audiensi.

Untuk jalur PPDB Non Akademik, pihak SMKN 1 Purwakarta menerima siswa baru dengan kuota 30% dari total keseluruhan kuota yang dimiliki dan sisanya 70% merupakan jalur PPDB Akademik.

“Kendati disebut Non Akademik, prosedur yang digunakan tetap menggunakan sistem komputerisasi dan kemungkinan terjadi kesalahan sangat kecil,” tambahnya.

Sementara itu, Nasir selaku Humas SMKN 1 Purwakarta menambahkan, dalam PPDB pihak sekolah adalah pelaksana yang menjalankan mekanisme sesuai aturan yang ada, dan PPDB ini yang menggunakan sistem online dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang kemungkinan sangat kecil terjadinya manipulasi data.

Nasir mengungkapkan kemungkinan ini hanya kesalahpahaman yang terjadi karena adanya perbedaan persepsi, yang disebabkan keterbatasan informasi.

Perlu diketahui, penerimaan siswa baru melalui PPDB Online Jalur Non Akademik Afirmasi tetap harus melalui semua prosedur dan kelengkapan administrasi yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Setelah syarat administrasi lengkap, operator sekolah menginput data ke sistem PPDB Online Jawa Barat. Secara otomatis seleksi menggunakan sistem online tersebut akan memproses calon peserta didik baru.

Adapun dokumen dan persyaratan penunjang yang diperlukan di antaranya, SKTM dari Desa ataupun Kelurahan, Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak yang dibuat oleh Orangtua/Wali, serta Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak Afirmasi dari Kepala Sekolah atau Madrasah asal. (Jbr01)

Portal berita online Purwakarta

Copyright © 2017 Cidahu News by Jabar Media Net(work)

To Top