Pilkada

KPU Purwakarta Tetapkan Tiga Poin Hasil Rapat Pleno

Ketua KPU Kabupaten Purwakarta Deni Ahmad Haidar (Tengah) saat menggelar jumpa pers penetapan hasil rapat pleno Pilkada Purwakarta

Cidahu.com – Sejumlah persiapan jelang Pilkada Purwakarta 2018, terus dikebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purwakarta. Kali ini KPU menetapkan tiga poin hasil rapat pleno persiapan pelaksanaan pesta demokrasi tersebut.

Ketua KPU Purwakarta, Deni Ahmad Haidar mengatakan tiga poin yang telah ditetapkan dalam pleno yaitu penetapan syarat dukungan calon perorangan Pilkada Purwakarta 2018. Seorang calon kepala daerah yang maju melalui jalur perorangan maka membutuhkan minimal 48.542 atau 7,5 persen dari 647.326 pemilik hak suara.

“Syarat dukungan calon perseorangan pada Pilkada Purwakarta 2018. Bakal calon harus mengantongi dukungan sedikitnya 7, 5 persen jumlah DPT Pilpres 2014, yaitu 48.542 dari 647.326 pemilih,” terang Deni Ahmad Haidar di kantor KPU Jalan Veteran Kelurahan Nagri Kaler, Minggu (10/9/2017) sore.

Selain calon perseorangan, KPU juga menetapkan syarat dukungan calon kepala daerah yang maju melalui jalur partai politik. KPU menetapkan setiap calon harus memiliki sedikitnya 20 persen kursi wakil rakyat atau 9 kursi dari 45 kursi DPRD Purwakarta.

“Jumlah dukungan untuk bisa mengusung calon pada Pilkada 2018. Harus memiliki sedikitnya 20 persen jumlah kursi di parlemen. Yakni 9 kursi dari total 45 kursi. Atau 25 persen dari jumlah suara sah pada Pileg 2014. yaitu 118.998 dari 475.993 suara sah,” paparnya.

Terakhir KPU juga menetapkan hasil pleno mengenai waktu pelaksanaan Pilkada Purwakarta 2018. KPU memastikan bahwa Pilkada 2018 dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018.

“Mengacu pada Peraturan KPU No 1/2017, KPU menetapkan Pilkada Purwakarta akan dilaksanakan 27 Juni 2018, hari Rabu,” tuturnya.

Pada kesempatan itu hadir juga komisioner Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten (Panwaskab) Purwakarta. Ketua Panwaskab Purwakarta, Oyang Este Binos memastikan agar penetapan pleno mengenai Pilkada Purwakarta 2018 sesuai dengan amanat undang-undang.

“Adapun kehadiran Panwaslu selain diundang oleh KPU, juga untuk memastikan bahwa proses penetapan jumlah syarat dukungan calon perseorangan dan syarat pengusungan calon kepala daerah tersebut ditempuh melalui mekanisme sebagaimana amanat undang-undang. Salah satunya dilakukan melalui proses pleno komisioner KPU. Lebih jauh, penetapan jumlah syarat dukungan tersebut didasarkan pada data sebenarnya hasil Pileg dan Pilpres 2014 lalu,” pungkasnya.

Portal berita online Purwakarta

Copyright © 2017 Cidahu News by Jabar Media Net(work)

To Top