Ekspor Pakaian Jadi Diuntungkan Bahan Baku Impor, tapi Justru Disusul Vietnam

Cidahu News – Ekonom senior Indef Faisal Basri menilai terjadi anomali saat ekspor pakaian jadi tumbuh tinggi dengan dukungan bahan baku impor. Namun, di sisi lain industri tekstil hulu yang menjadi bahan baku pakaian jadi justru terpuruk.

Meski ditopang bahan baku impor, ekspor pakaian jadi Indonesia masih kalah pesat dibanding Vietnam dan Bangladesh. “Sekalipun ekspor pakaian jadi tumbuh lumayan tinggi relatif terhadap produk TPT lainnya, dibandingkan dengan negara tetangga kita mengalami perlambatan pertumbuhan, sudah disusul oleh Vietnam dan Bangladesh. Jika kita mencermati lebih mendalam, ternyata yang tumbuh pesat adalah industri pakaian jadi. Sedangkan industri tekstil mengalami tekanan, terutama karena derasnya produk impor,” ujar Faisal Basri dalam satu diskusi di Jakarta, Selasa (12/11).

Menurut dia, industri pakaian jadi yang tumbuh tinggi makin banyak menggunakan bahan baku impor. Sebab, pemerintah membuka lebar-lebar keran impor dan berdirinya PLB (pusat logistik berikat). Transaksi perdagangan kode HS 62 (Articles of apparel and clothing accessories, not knitted or crocheted) menduduki posisi ke-5 terbesar surplus perdagangan (ekspor minus impor). Sedangkan kode HS 61 (Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted) di posisi ke-8.

Di sisi lain, lanjut Faisal, perlu disadari bahwa perubahan perilaku konsumen terutama generasi millenial mulai terjadi secara drastis. “Generasi millenial tak terlalu mementingkan baju dan sepatu baru. Mereka lebih mengutamakan beli pulsa, bepergian (wisata), makan di restoran,” paparnya.

Karena itu, kata dia, pertumbuhan konsumsi pakaian, alas kaki, dan perawatannya memang cenderung menurun dan lebih rendah ketimbang pengeluaran konsumsi total.

Sebelumnya, pemerintah memberlakukan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atau safeguard untuk tiga kategori tekstil. Berdasarkan salinan peraturan menteri keuangan (PMK) yang diterima Duniaindustri.com, masing-masing dari ketiga kategori produk tekstil itu diatur dalam regulasi yang berbeda. PMK Nomor 161 Tahun 2019 yang mengatur tentang BMTPS terhadap impor produk benang, selain benang jahit dari serat staple sintetik dan artifisial. Aturan tersebut mengatur enam pos tarif produk kain dikenai BMTPS (safeguard) sebesar Rp 1.405 per kilogram. Artinya, setiap impor benang yang sesuai aturan itu, harganya akan dibebani bea tambahan sebesar Rp 1.405 per kilogram.

Kemudian, PMK Nomor 162 Tahun 2019 mengatur pengenaan BMPTS terhadap impor kain. Aturan tersebut menjelaskan 107 pos tarif produk kain dibebani bea tambahan berkisar Rp 1.318 per meter hingga Rp 9.521 per meter.

Terakhir, PMK Nomor 163 Tahun 2019 yang mengatur pengenaan BMPTS terhadap impor produk tirai, kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan perabot lainnya. Aturan tersebut mendetailkan delapan pos tarif produk kain yang dibebani bea tambahan sebesar Rp 41.083 per kilogram.

Kementerian Keuangan menerbitkan tiga PMK itu secara serentak yang diteken oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 5 November 2019. Kemudian, PMK tersebut diundangkan per 6 November 2019 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Peraturan menteri tersebut berlaku selama 200 hari terhitung sejak berlakunya peraturan menteri ini. Aturan baru itu mulai berlaku pada 9 November 2019. “Sesuai dengan hasil penyelidikan awal Komite Pengamanan dan Perdagangan Indonesia (KPPI) terdapat kerugian serius yang dialami industri dalam negeri akibat lonjakan impor,” kutip Sri Mulyani dalam PMK yang baru itu. Adapun lonjakan impor tersebut di antaranya produk benang –selain benang jahit, dari serat staple sintetik dan artifisial; kain; dan produk tirai, kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan perabot lainnya.

KPPI telah menyelidiki lonjakan impor ini sejak 18 September lalu setelah diajukan oleh Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik selama tiga tahun terakhir (2016-2018), volume impor kain terus meningkat dengan tren sebesar 31,80 persen. Pada 2016, impor kain tercatat sebesar 238.219 ton, kemudian pada 2017 naik menjadi 291.915 ton, dan terus naik menjadi 413.813 ton pada 2018.

Topic:

Just For You